Berita

Partai Persatuan Pembangunan/RMOL

Politik

Kader Kabah Sumsel Protes Pemecatan DPW PPP Bali

JUMAT, 19 JULI 2024 | 05:08 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemecatan yang dilakukan terhadap DPW PPP Bali mendapat perhatian dari pengurus DPW PPP di daerah lain di Indonesia.

Ketua Majelis Pakar DPW PPP Sumatera Selatan (Sumsel) Anwar Husien Umrie menyayangkan pemecatan kader partai Kabah tersebut.

“Saya ikut prihatin dan manyayangkan pemecatan DPW PPP Bali di bawah kepemimpinan saudara Idy Muzayyad. Kami mengecam kesewenan-wenangan Plt. Ketua Umum Bapak Mardiono,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7).


Lebih dari itu, Anwar menjelaskan bahwa kebijakan sewenang-wenang yang diterapkan DPP terhadap DPW PPP Bali juga telah dilakukan di Sumsel, yaitu dengan bentuk dinonaktifkannya Ketua DPW Sumsel Agus Sutikno.

“Polanya sama dengan yang terjadi di Sumsel. Dan saya mendengar informasi teman-teman di daerah lain juga ada upaya-upaya yang mirip untuk menggoyang ketua DPW, semisal di Riau dan Jateng,” sesalnya.

Ia juga mendapatkan surat yang diklaim berasal dari DPC-DPC di Bali yang ia dapatkan dari medsos. Dalam pengamatannya terdapat banyak keanehan dalam surat tersebut dan mengindikasikan bahwa ada rekayasa dalam surat tersebut.

“Masak isinya sama persis, formatnya sama, tanggalnya sama, namun yang tanda tangan Ketua dan Sekretaris DPC-nya berbeda,” ungkapnya.

Anwar mengingatkan bahwa kezaliman dari DPP PPP ini seharusnya dihentikan dan tidak boleh terjadi karena membuat partai akan semakin kecil.

Ia pun meminta kepada para pengurus majelis di DPP PPP agar bisa mengambil Langkah seperlunya.

“Tapi saya khawatir para majelis ini sudah dibungkam sehingga tidak bisa mengambil tindakan, termasuk menyikapan pemecatan terhadap DPW-DPW tersebut,” tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya