Berita

Partai Persatuan Pembangunan/RMOL

Politik

Kader Kabah Sumsel Protes Pemecatan DPW PPP Bali

JUMAT, 19 JULI 2024 | 05:08 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemecatan yang dilakukan terhadap DPW PPP Bali mendapat perhatian dari pengurus DPW PPP di daerah lain di Indonesia.

Ketua Majelis Pakar DPW PPP Sumatera Selatan (Sumsel) Anwar Husien Umrie menyayangkan pemecatan kader partai Kabah tersebut.

“Saya ikut prihatin dan manyayangkan pemecatan DPW PPP Bali di bawah kepemimpinan saudara Idy Muzayyad. Kami mengecam kesewenan-wenangan Plt. Ketua Umum Bapak Mardiono,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7).

Lebih dari itu, Anwar menjelaskan bahwa kebijakan sewenang-wenang yang diterapkan DPP terhadap DPW PPP Bali juga telah dilakukan di Sumsel, yaitu dengan bentuk dinonaktifkannya Ketua DPW Sumsel Agus Sutikno.

“Polanya sama dengan yang terjadi di Sumsel. Dan saya mendengar informasi teman-teman di daerah lain juga ada upaya-upaya yang mirip untuk menggoyang ketua DPW, semisal di Riau dan Jateng,” sesalnya.

Ia juga mendapatkan surat yang diklaim berasal dari DPC-DPC di Bali yang ia dapatkan dari medsos. Dalam pengamatannya terdapat banyak keanehan dalam surat tersebut dan mengindikasikan bahwa ada rekayasa dalam surat tersebut.

“Masak isinya sama persis, formatnya sama, tanggalnya sama, namun yang tanda tangan Ketua dan Sekretaris DPC-nya berbeda,” ungkapnya.

Anwar mengingatkan bahwa kezaliman dari DPP PPP ini seharusnya dihentikan dan tidak boleh terjadi karena membuat partai akan semakin kecil.

Ia pun meminta kepada para pengurus majelis di DPP PPP agar bisa mengambil Langkah seperlunya.

“Tapi saya khawatir para majelis ini sudah dibungkam sehingga tidak bisa mengambil tindakan, termasuk menyikapan pemecatan terhadap DPW-DPW tersebut,” tandasnya.

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

UPDATE

China Potensi Monopoli Pasar Ekonomi Digital Indonesia

Jumat, 19 Juli 2024 | 10:07

Langgar Konstitusi, Anthony Budiawan: UU IKN Wajib Batal

Jumat, 19 Juli 2024 | 10:04

Subsidi BBM Harusnya Dinikmati DTKS Bukan Orang Kaya

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:44

Skandal Beras Impor Bapanas-Bulog Potensi Bebani Devisa Negara

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:34

Negara Pelaku Genosida Israel Tak Layak Ikut Olimpiade Paris

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:34

Memecat Guru dengan Istilah Cleansing Melanggar HAM

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:31

Indonesia Kecam Upaya Israel Halangi Kemerdekaan Palestina

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:25

Kader Golkar Serukan Dalang Pembakaran Rumah Wartawan Diungkap

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:14

Komisi X Minta Semua Pihak Duduk Bersama soal Nasib Guru Honorer

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:14

Komisi X: Istilah Cleansing untuk Guru Honorer tidak Humanis

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:05

Selengkapnya