Berita

Partai Persatuan Pembangunan/RMOL

Politik

Kader Kabah Sumsel Protes Pemecatan DPW PPP Bali

JUMAT, 19 JULI 2024 | 05:08 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemecatan yang dilakukan terhadap DPW PPP Bali mendapat perhatian dari pengurus DPW PPP di daerah lain di Indonesia.

Ketua Majelis Pakar DPW PPP Sumatera Selatan (Sumsel) Anwar Husien Umrie menyayangkan pemecatan kader partai Kabah tersebut.

“Saya ikut prihatin dan manyayangkan pemecatan DPW PPP Bali di bawah kepemimpinan saudara Idy Muzayyad. Kami mengecam kesewenan-wenangan Plt. Ketua Umum Bapak Mardiono,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7).


Lebih dari itu, Anwar menjelaskan bahwa kebijakan sewenang-wenang yang diterapkan DPP terhadap DPW PPP Bali juga telah dilakukan di Sumsel, yaitu dengan bentuk dinonaktifkannya Ketua DPW Sumsel Agus Sutikno.

“Polanya sama dengan yang terjadi di Sumsel. Dan saya mendengar informasi teman-teman di daerah lain juga ada upaya-upaya yang mirip untuk menggoyang ketua DPW, semisal di Riau dan Jateng,” sesalnya.

Ia juga mendapatkan surat yang diklaim berasal dari DPC-DPC di Bali yang ia dapatkan dari medsos. Dalam pengamatannya terdapat banyak keanehan dalam surat tersebut dan mengindikasikan bahwa ada rekayasa dalam surat tersebut.

“Masak isinya sama persis, formatnya sama, tanggalnya sama, namun yang tanda tangan Ketua dan Sekretaris DPC-nya berbeda,” ungkapnya.

Anwar mengingatkan bahwa kezaliman dari DPP PPP ini seharusnya dihentikan dan tidak boleh terjadi karena membuat partai akan semakin kecil.

Ia pun meminta kepada para pengurus majelis di DPP PPP agar bisa mengambil Langkah seperlunya.

“Tapi saya khawatir para majelis ini sudah dibungkam sehingga tidak bisa mengambil tindakan, termasuk menyikapan pemecatan terhadap DPW-DPW tersebut,” tandasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya