Perangi Judol, LMND Dorong Perbaikan Kesejahteraan Rakyat

Judi online (judol) telah menjadi persoalan serius. Bahkan data PPATK mencatat nilai transaksi keuangan mencurigakan akibat judi online tembus Rp600 triliun atau setara 20 persen APBN.

Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Muh. Asrul mengatakan, sebanyak 3,2 juta orang terlibat judi online dari berbagai lapisan masyarakat.

Adapun pemain judi online melakukan transaksi rata-rata sebesar Rp100 ribu sebanyak 80 persen dari 3,2 juta masyarakat yang berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Perputaran akumulasi judi online sejak tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Mulai dari Rp57 triliun, naik menjadi Rp81 triliun tahun 2022 dan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2023 sebesar Rp 327 triliun, serta Rp600 triliun tahun 2024," kata Asrul.

Selain itu, data BPS mengungkapkan bahwa pada 2023 kasus perceraian meningkat sebesar 1,572 kasus, serta data dari Komnas Perempuan mengatakan bahwa judi online dan pinjaman online memperburuk kondisi rumah tangga.

Melihat data-data tersebut, kata Asrul, LMND mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan judi online secara sistemik karena sudah menjadi persoalan di masyarakat.

"Pemberantasan judi online harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, institusi pemerintahan, lembaga pendidikan dan struktural pemerintah sampai tingkatan RT," kata Asrul.

Menurut Asrul, dibutuhkan keseriusan dalam upaya penegakan hukum dan pemblokiran situs judi online secara menyeluruh agar akses judi online bisa terputus.

Pemberantasan judi online harus mampu menyasar agen-agen/ jaringan internasional untuk memutus mata rantai judi online dengan bekerjasama dengan lembaga Interpol Polri.

"Serta mendorong pemerintah untuk menghidupkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya kelas menengah bawah yang banyak terjebak judi online," demikian Asrul.