PDIP Minta KPK Jujur dalam Kasus Walikota Semarang

KPK harus memberikan penjelasan sekaligus menyanggah adanya dugaan politisasi di balik proses hukum Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri.

Jurubicara PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan, banyak orang menduga bahwa tiga kasus dugaan korupsi yang menjerat Mbak Ita sarat akan pesanan atau kepentingan politik tertentu.

Adapun Mbak Ita adalah kepala daerah yang juga kader PDIP. Begitu pun suaminya Alwin Basri duduk disebagai Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah mewakili Fraksi PDIP.

"Semuanya itu kan harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum," ucap Deddy kepada wartawan, Kamis (18/7).

Deddy menegaskan PDIP pada prinsipnya tidak menganggap apa yang dialami Mbak Ita sarat akan unsur politis. Namun, ada kecurigaan soal politisasi dari kasus yang ditangani KPK.

"Saya tidak bisa bilang PDIP menganggap ini politisasi, tapi nuansa politisasinya itu ya kental sekali, jika dilihat dari sisi waktu, tempat, jika dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang sampai sekarang gak tersentuh," tuturnya.

Anggota Komisi VI DPR RI mengatakan jika dilihat dari sisi hukum, pihaknya meminta KPK untuk transparan menyampaikan dengan jujur kasus yang membelit Mbak Ita dan suaminya kepada publik.

“Silakan nanti pembuktian di pengadilan, ya kan. Dari sisi hukum juga kita tanyakan misalnya urgensi ya kasus ini dibandingkan dengan kasus-kasus besar,” tutupnya.