Berita

Ilustrasi/Net

Otomotif

Amerika Siapkan Aturan untuk Batasi Software Kendaraan China

KAMIS, 18 JULI 2024 | 17:30 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Departemen Perdagangan kembali merencanakan sebuah tindakan tegas terkait pembatasan teknologi China yang terkait dengan kendaraan.

Kepala kontrol ekspor AS Alan Estevez mengatakan larangan terbaru akan berupa pembatasan pada beberapa perangkat lunak yang dibuat di China serta negara-negara lain yang dianggap musuh.

"Kami sedang melihat beberapa komponen dan beberapa perangkat lunak - bukan keseluruhan mobil - tetapi beberapa komponen penggerak utama kendaraan yang mengelola perangkat lunak dan mengelola data di sekitar mobil itu harus dibuat di negara sekutu," kata Estevez pada sebuah forum di Colorado, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (18/7).


Mobil terhubung atau connected cars memiliki perangkat keras jaringan terintegrasi terpasang yang memungkinkan akses internet, sehingga memungkinkan mobil berbagi data dengan perangkat di dalam dan luar kendaraan.

Estevez mengatakan bahwa ancaman itu serius.

"Mobil adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Mobil Anda tahu banyak tentang Anda. Mobil Anda mungkin mendapatkan pembaruan perangkat lunak, baik itu kendaraan listrik atau kendaraan bermesin pembakaran otonom," ujarnya.

"Mobil modern memiliki banyak perangkat lunak di dalamnya. Mobil ini mengambil banyak gambar. Mobil ini memiliki sistem penggerak. Mobil ini terhubung ke telepon Anda. Mobil ini tahu siapa yang Anda hubungi. Mobil ini tahu ke mana Anda pergi. Mobil ini tahu banyak tentang Anda," demikian Estevez.

Kementerian luar negeri China sebelumnya mendesak Amerika Serikat untuk menghormati hukum ekonomi pasar dan prinsip persaingan yang adil.

China berpendapat bahwa mobil-mobil dari negaranya populer secara global karena mereka muncul dari persaingan pasar yang ketat dan inovatif secara teknologi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya