Jurubicara PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net
PDIP mendukung penuh proses hukum yang tengah menimpa salah satu kader banteng sekaligus Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita.
Namun, PDIP juga mempertanyakan sikap KPK karena ada beberapa kasus lain yang lebih besar, seperti kasus timah di Bangka Belitung dan indikasi uang judi online masuk ke kantong politisi, tidak digarap KPK.
"Artinya secara jumlah ini (kasus Walikota Semarang) kan terlalu kecil lah gitu yah, pasti ada yang besar-besar. Apakah memang lebih penting urusan ini daripada itu ya? Soal judi online dalam rangka penegakan hukum,” tegas Jurubicara PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, kepada wartawan, Kamis (18/7).
Deddy juga mempertanyakan kasus lain yang menimpa ketua umum partai politik yang hingga kini belum juga digarap KPK meski sudah mencuat sejak sebelum Pilpres.
"Apa iya kasus Walikota Semarang ini menjadi sesuatu yang urgent untuk penegakan hukum? Atau ada tebang pilih di sini atau agenda politik? Kita enggak tahu kan, tapi wajar dong masyarakat bertanya seperti itu,” ucapnya.
Terlebih, lanjut Deddy, Jawa Tengah itu dikenal sebagai lumbung suara PDIP, sehingga penetapan tersangka kepada Walikota Semarang kental nuansa politis.
"Sekarang itu tempat yang sangat seksi dari sisi politik, lalu kita melihat juga ada putra presiden mau dicalonkan di sana, ada penegak hukum yang mau mencalonkan diri,” tuturnya.
Anggota Komisi VI DPR RI ini menambahkan, kompleksitas politik ini tentu membuat banyak orang mempertanyakan dari sisi jumlah, dari sisi
locus delicti, dan dari sisi
time frame.
“Ini semua memang pantas dipertanyakan kalau menurut saya. Bagaimana misalnya dengan kasus Gubernur Jawa Timur Khofifah yang sudah berkali-kali dipanggil, ya sampai hari ini bagaimana prosesnya, misalnya gitu lho,” katanya.
"Ini kan semua membuat kita bertanya-tanya, ini murni kasus hukum atau politisasi hukum? Nanti biarlah kita lihat nanti prosesnya seperti apa,” demikian Deddy.
