Skandal Impor Beras, Tata Kelola Rendah Bapanas-Bulog Munculkan Pemburu Rente

Dugaan skandal mark up impor beras dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,5 triliun harus dituntaskan.

Begitu dikatakan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat. Dia mengatakan, Bapanas dan Bulog belakangan tengah mencari selamat dari skandal mark up impor beras melalui pelaksanaan program bantuan sosial pangan beras.

Pesan itu disampaikan Achmad Nur Hidayat menanggapi bansos bantuan pangan beras kembali digelontorkan pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Padahal, Bulog ataupun Bapanas seharusnya fokus pada penuntasan skandal impor beras.

"Jika ada dugaan mark up impor beras, harus diusut tuntas. Jangan sampai Bapanas-Bulog melakukan aji mumpung policy, yaitu membiarkan menjamurnya para pemburu rente," kata dia, Kamis (18/7).

Achmad Nur Hidayat mengingatkan penyaluran bansos bukan tupoksi Bapanas-Bulog pimpinan Arief Prasetyo Adi dan Bayu Krisnamurthi. Penyaluran bansos, kata merupakan tugas Kementerian Sosial.

"Itu tupoksi dari Kemensos. Seharusnya penyaluran bansos dikembalikan ke Kemensos," katanya.

Dengan kondisi demikian, Achmad Nur Hidayat berharap, agar ke depan ada perbaikan tata kelola baik di Bapanas dan Bulog.

Bagi dia, adanya skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 merupakan buntut dari buruknya tata kelola di dua lembaga tersebut.

"Tata kelola yang rendah dari Bapanas-Bulog memungkinkan munculnya oknum-oknum pemburu rente," pungkasnya.