Berita

Anggota DPD asal Lampung, Bustami Zainudin/Net

Politik

Senator Lampung Tuding Sikap Yorrys Kekanak-kanakan

KAMIS, 18 JULI 2024 | 00:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota DPD RI Yorrys Raweyai dan Hasan Basri melakukan konferensi pers terkait kericuhan Sidang Paripurna DPD RI pada Jumat lalu (12/7). 

Keduanya dianggap memprovokasi dan memfitnah Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terkait sikap otoriter dalam Sidang Paripurna. 

Anggota DPD asal Lampung, Bustami Zainudin menilai tindakan Yorrys dan kawan-kawan tersebut sebagai sikap kekanak-kanakan.
 

 
Menurut Bustami, adu argumentasi, perdebatan dan segala dinamika yang terjadi di dalam Sidang Paripurna DPD RI, terkait Tata Tertib (Tatib) adalah persoalan internal lembaga. 

“Yang diperlukan masyarakat itu apa yang sudah atau berhasil diperjuangkan DPD RI di masa jabatan 2019-2024. Pimpinan telah memperjuangkan apa saja. Termasuk Komite-Komite apa capaiannya. Itu yang lebih penting bagi masyarakat,” kata Bustami dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (17/7).

“Buktinya di periode saat ini tingkat kepercayaan publik ke DPD RI lebih baik. Baik itu survei CSIS, Litbang Kompas, maupun lembaga-lembaga lain. Tapi dengan kericuhan yang dipicu kelompok kemarin, mungkin kepercayaan publik ke DPD RI akan menurun,” beber dia. 

“Jika itu terjadi, masyarakat juga akan tahu, siapa-siapa aktor yang harus bertanggung jawab, sebagai biang kericuhan dan keributan internal,” ungkapnya.

Terkait Tatib yang akan disahkan di Sidang Paripurna kemarin, Bustami mengaku tahu betul proses perjalanannya. Karena dia juga anggota Pansus Tatib, sekaligus juga anggota Timja Tatib. 

Sehingga dia memperkirakan ada kepentingan di balik kericuhan yang dibuat Yorrys dan beberapa anggota DPD lainnya. Hal itu semakin jelas dengan adanya pernyataan-pernyataan hujatan dan fitnahan yang muncul belakangan. 

"Saya tahu betul Tatib ini dengan segala dinamika prosesnya. Saya anggota Pansus, anggota Timja, saya juga anggota BK DPD RI. Semuanya bersentuhan langsung dan memiliki kewenangan membahas Tatib,” bebernya lagi. 

“Jadi saya juga paham, siapa-siapa yang ingin memaksakan kehendak dan apa kepentingannya. Makannya, tidak perlulah membuat drama-drama kepada publik, masyarakat lebih mengerti, apalagi jika membaca track record ke belakang," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya