Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) diharapkan bisa diisi orang-orang yang teruji integritasnya, mengingat terdapat kasus mega korupsi proyek Tol MBZ yang ditengarai dari mutu yang tidak sesuai standar Nasional Indonesia (SNI).
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syukur Ali Hamdi Al-Hamid memandang, peran strategis LPJK sebagai lembaga yang kompeten dalam pengembangan konstruksi harus menjadi garda terdepan dalam pengawasan mutu konstruksi, dengan menekan upaya praktek korupsi pada proyek-proyek nasional dari oknum kontraktor yang kongkalikong dengan para oknum pejabat negara.
"Posisi Ketua LPJK harus orang kompetensi dan berintegritas, karena memiliki kewenangan dalam mengawasi mutu kontruksi proyek nasional sesuai amanat UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi,” kata Habib Syakur dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/7).
Menurut Ulama asal Malang Raya tersebut, Ketua LPJK harus diisi orang yang betul-betul memahami ilmu kontruksi dan memiliki pengalaman di organisasi konstruksi, sehingga mampu mengembangkan kontruksi pada proyek-proyek nasional yang berkualitas.
“Saya mendorong wakil ketua umum KADIN Indonesia bidang PUPR dan Infrastruktur, Insannul Kamil dapat membawa LPJK menjadi garda terdepan dalam pengawasan mutu kontruksi proyek-proyek nasional,” katanya.
Habib Syakur menegaskan, Insannul merupakan sosok akademisi mumpuni yaitu seorang dosen di Fakultas Teknik kontruksi dan kemampuan sudah tidak diragukan dalam ilmu kontruksi. Sehingga, seperti kasus proyek pembangunan Tol MBZ yang tidak sesuai SNI tidak terulang di masa pemerintahan mendatang.
“Ke depan proyek-proyek nasional harus dijaga mutunya, sehingga manfaat dari proyek-proyek nasional tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan meminimalisir kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi disektor kontruksi," tutupnya.
