Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Merasa Rugi, Trump Minta Taiwan Bayar Bantuan Militer AS

RABU, 17 JULI 2024 | 17:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Donald Trump kembali memberikan komentar kontroversial terkait hubungan kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dengan Taiwan. 

Dalam sebuah wawancara, Trump menilai kerjasama dengan Taiwan tidak membuat Amerika untung. 

Oleh sebab itu, sebagai gantinya, Trump meminta Taipei membayar untuk jaminan pertahanan yang selama ini telah diberikan Washington. 


“Saya mengenal orang-orangnya dengan sangat baik, sangat menghormati mereka. Mereka memang menguasai sekitar 100 persen bisnis chip kami. Saya pikir, Taiwan harus membayar kami untuk pertahanan,” ujarnya, seperti dimuat Reuters pada Rabu (17/7). 

Trump menggambarkan kerjasama mereka di bidang pertahanan sebagai perusahaan asuransi, di mana harus ada iuran yang wajib dibayarkan setiap bulannya. 

“Anda tahu, kami tidak ada bedanya dengan perusahaan asuransi. Taiwan tidak memberi kami apa pun," kata Trump. 

Amerika Serikat adalah pendukung dan pemasok senjata internasional terpenting bagi Taiwan, namun mereka tidak memiliki perjanjian pertahanan formal, tidak seperti yang dilakukan Washington dengan Korea Selatan dan Jepang.

Namun, AS terikat oleh hukum untuk memberikan Taiwan sarana untuk mempertahankan diri.

Pemerintah Taiwan telah menjadikan modernisasi pertahanan sebagai prioritas, termasuk mengembangkan kapal selamnya sendiri, dan sering kali mengatakan bahwa keamanan pulau itu berada di tangannya sendiri.

Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai, menanggapi komentar Trump, mengatakan negaranya dan AS memiliki hubungan baik meskipun tidak ada ikatan formal, dan berdedikasi untuk memperkuat pertahanannya sendiri.

“Taiwan terus memperkuat anggaran pertahanannya dan menunjukkan tanggung jawabnya kepada komunitas internasional,” katanya kepada wartawan di Taipei.

Taiwan mengeluhkan aktivitas militer China yang berulang kali selama empat tahun terakhir melakukan manuver militer yang mengancam kedaulatan mereka.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya