Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Merasa Rugi, Trump Minta Taiwan Bayar Bantuan Militer AS

RABU, 17 JULI 2024 | 17:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Donald Trump kembali memberikan komentar kontroversial terkait hubungan kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dengan Taiwan. 

Dalam sebuah wawancara, Trump menilai kerjasama dengan Taiwan tidak membuat Amerika untung. 

Oleh sebab itu, sebagai gantinya, Trump meminta Taipei membayar untuk jaminan pertahanan yang selama ini telah diberikan Washington. 


“Saya mengenal orang-orangnya dengan sangat baik, sangat menghormati mereka. Mereka memang menguasai sekitar 100 persen bisnis chip kami. Saya pikir, Taiwan harus membayar kami untuk pertahanan,” ujarnya, seperti dimuat Reuters pada Rabu (17/7). 

Trump menggambarkan kerjasama mereka di bidang pertahanan sebagai perusahaan asuransi, di mana harus ada iuran yang wajib dibayarkan setiap bulannya. 

“Anda tahu, kami tidak ada bedanya dengan perusahaan asuransi. Taiwan tidak memberi kami apa pun," kata Trump. 

Amerika Serikat adalah pendukung dan pemasok senjata internasional terpenting bagi Taiwan, namun mereka tidak memiliki perjanjian pertahanan formal, tidak seperti yang dilakukan Washington dengan Korea Selatan dan Jepang.

Namun, AS terikat oleh hukum untuk memberikan Taiwan sarana untuk mempertahankan diri.

Pemerintah Taiwan telah menjadikan modernisasi pertahanan sebagai prioritas, termasuk mengembangkan kapal selamnya sendiri, dan sering kali mengatakan bahwa keamanan pulau itu berada di tangannya sendiri.

Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai, menanggapi komentar Trump, mengatakan negaranya dan AS memiliki hubungan baik meskipun tidak ada ikatan formal, dan berdedikasi untuk memperkuat pertahanannya sendiri.

“Taiwan terus memperkuat anggaran pertahanannya dan menunjukkan tanggung jawabnya kepada komunitas internasional,” katanya kepada wartawan di Taipei.

Taiwan mengeluhkan aktivitas militer China yang berulang kali selama empat tahun terakhir melakukan manuver militer yang mengancam kedaulatan mereka.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya