Berita

Ilustrasi tawuran di Jakarta/Ist

Nusantara

Kader PKS: Pengangguran Jadi Penyebab Maraknya Tawuran di Jakarta

RABU, 17 JULI 2024 | 13:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Konflik sosial seperti aksi tawuran antarwarga harus segera ditindaklanjuti dengan mencari akar masalah. 

Apalagi para pelaku tawuran didominasi warga yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Oleh sebab itu, upaya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bisa menjadi bagian dalam meredam potensi konflik sosial.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz berpendapat bahwa solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah tawuran antarwarga yakni dengan mencari sumber atau latar belakang masalah.


Bila melihat fenomena sosial di tengah masyarakat yang mengarah pada perilaku negatif, sambung dia, sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan menyelesaikan persoalan yang menjadi latar belakang.

“Kalau solusi, bikin MoU, bikin kesepakatan damai, itu nggak ada peran apa-apa kalau sumber atau latar belakangnya tak dibereskan,” kata Aziz dikutip dari website resmi pks-jakarta.or.id, Rabu (17/7).

Menurut dia, latar belakang tawuran antarwarga lantaran motif ekonomi. Yakni tak memiliki pekerjaan. Masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi berpotensi menyalurkan rasa frustasi dengan cara aksi tawuran.

“Orang-orang cenderung tawuran karena mereka nggak punya kegiatan, mereka nggak bisa kerja, mereka frustasi dengan keadaan itu, tak bisa mencari uang, kehidupan pas-pasan, akhirnya mereka stres,” kata Aziz.

“Ketemu teman-teman yang punya hal sama akhirnya disalurkan dalam bentuk (minum) miras. Sehingga kehilangan pola pikir dan akhirnya terjadi tawuran,” sambungnya.

Karena itu, Aziz menekankan, saat ini dipelukan upaya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan kesempatan kerja, potensi perilaku ke arah aksi tawuran akan terus berkurang.

“Anak muda kita punya kegiatan untuk punya uang, mereka nggak stres, sehingga mmemikirkan masa depan,” demikian Aziz.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya