Berita

Ilustrasi tawuran di Jakarta/Ist

Nusantara

Kader PKS: Pengangguran Jadi Penyebab Maraknya Tawuran di Jakarta

RABU, 17 JULI 2024 | 13:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Konflik sosial seperti aksi tawuran antarwarga harus segera ditindaklanjuti dengan mencari akar masalah. 

Apalagi para pelaku tawuran didominasi warga yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Oleh sebab itu, upaya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bisa menjadi bagian dalam meredam potensi konflik sosial.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz berpendapat bahwa solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah tawuran antarwarga yakni dengan mencari sumber atau latar belakang masalah.

Bila melihat fenomena sosial di tengah masyarakat yang mengarah pada perilaku negatif, sambung dia, sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan menyelesaikan persoalan yang menjadi latar belakang.

“Kalau solusi, bikin MoU, bikin kesepakatan damai, itu nggak ada peran apa-apa kalau sumber atau latar belakangnya tak dibereskan,” kata Aziz dikutip dari website resmi pks-jakarta.or.id, Rabu (17/7).

Menurut dia, latar belakang tawuran antarwarga lantaran motif ekonomi. Yakni tak memiliki pekerjaan. Masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi berpotensi menyalurkan rasa frustasi dengan cara aksi tawuran.

“Orang-orang cenderung tawuran karena mereka nggak punya kegiatan, mereka nggak bisa kerja, mereka frustasi dengan keadaan itu, tak bisa mencari uang, kehidupan pas-pasan, akhirnya mereka stres,” kata Aziz.

“Ketemu teman-teman yang punya hal sama akhirnya disalurkan dalam bentuk (minum) miras. Sehingga kehilangan pola pikir dan akhirnya terjadi tawuran,” sambungnya.

Karena itu, Aziz menekankan, saat ini dipelukan upaya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan kesempatan kerja, potensi perilaku ke arah aksi tawuran akan terus berkurang.

“Anak muda kita punya kegiatan untuk punya uang, mereka nggak stres, sehingga mmemikirkan masa depan,” demikian Aziz.



Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya