Berita

Ilustrasi tawuran di Jakarta/Ist

Nusantara

Kader PKS: Pengangguran Jadi Penyebab Maraknya Tawuran di Jakarta

RABU, 17 JULI 2024 | 13:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Konflik sosial seperti aksi tawuran antarwarga harus segera ditindaklanjuti dengan mencari akar masalah. 

Apalagi para pelaku tawuran didominasi warga yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Oleh sebab itu, upaya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bisa menjadi bagian dalam meredam potensi konflik sosial.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz berpendapat bahwa solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah tawuran antarwarga yakni dengan mencari sumber atau latar belakang masalah.


Bila melihat fenomena sosial di tengah masyarakat yang mengarah pada perilaku negatif, sambung dia, sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan menyelesaikan persoalan yang menjadi latar belakang.

“Kalau solusi, bikin MoU, bikin kesepakatan damai, itu nggak ada peran apa-apa kalau sumber atau latar belakangnya tak dibereskan,” kata Aziz dikutip dari website resmi pks-jakarta.or.id, Rabu (17/7).

Menurut dia, latar belakang tawuran antarwarga lantaran motif ekonomi. Yakni tak memiliki pekerjaan. Masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi berpotensi menyalurkan rasa frustasi dengan cara aksi tawuran.

“Orang-orang cenderung tawuran karena mereka nggak punya kegiatan, mereka nggak bisa kerja, mereka frustasi dengan keadaan itu, tak bisa mencari uang, kehidupan pas-pasan, akhirnya mereka stres,” kata Aziz.

“Ketemu teman-teman yang punya hal sama akhirnya disalurkan dalam bentuk (minum) miras. Sehingga kehilangan pola pikir dan akhirnya terjadi tawuran,” sambungnya.

Karena itu, Aziz menekankan, saat ini dipelukan upaya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan kesempatan kerja, potensi perilaku ke arah aksi tawuran akan terus berkurang.

“Anak muda kita punya kegiatan untuk punya uang, mereka nggak stres, sehingga mmemikirkan masa depan,” demikian Aziz.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya