Berita

Ilustrasi tawuran di Jakarta/Ist

Nusantara

Kader PKS: Pengangguran Jadi Penyebab Maraknya Tawuran di Jakarta

RABU, 17 JULI 2024 | 13:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Konflik sosial seperti aksi tawuran antarwarga harus segera ditindaklanjuti dengan mencari akar masalah. 

Apalagi para pelaku tawuran didominasi warga yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Oleh sebab itu, upaya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bisa menjadi bagian dalam meredam potensi konflik sosial.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz berpendapat bahwa solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah tawuran antarwarga yakni dengan mencari sumber atau latar belakang masalah.


Bila melihat fenomena sosial di tengah masyarakat yang mengarah pada perilaku negatif, sambung dia, sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan menyelesaikan persoalan yang menjadi latar belakang.

“Kalau solusi, bikin MoU, bikin kesepakatan damai, itu nggak ada peran apa-apa kalau sumber atau latar belakangnya tak dibereskan,” kata Aziz dikutip dari website resmi pks-jakarta.or.id, Rabu (17/7).

Menurut dia, latar belakang tawuran antarwarga lantaran motif ekonomi. Yakni tak memiliki pekerjaan. Masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi berpotensi menyalurkan rasa frustasi dengan cara aksi tawuran.

“Orang-orang cenderung tawuran karena mereka nggak punya kegiatan, mereka nggak bisa kerja, mereka frustasi dengan keadaan itu, tak bisa mencari uang, kehidupan pas-pasan, akhirnya mereka stres,” kata Aziz.

“Ketemu teman-teman yang punya hal sama akhirnya disalurkan dalam bentuk (minum) miras. Sehingga kehilangan pola pikir dan akhirnya terjadi tawuran,” sambungnya.

Karena itu, Aziz menekankan, saat ini dipelukan upaya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan kesempatan kerja, potensi perilaku ke arah aksi tawuran akan terus berkurang.

“Anak muda kita punya kegiatan untuk punya uang, mereka nggak stres, sehingga mmemikirkan masa depan,” demikian Aziz.



Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya