Berita

Ilustrasi tawuran di Jakarta/Ist

Nusantara

Kader PKS: Pengangguran Jadi Penyebab Maraknya Tawuran di Jakarta

RABU, 17 JULI 2024 | 13:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Konflik sosial seperti aksi tawuran antarwarga harus segera ditindaklanjuti dengan mencari akar masalah. 

Apalagi para pelaku tawuran didominasi warga yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Oleh sebab itu, upaya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bisa menjadi bagian dalam meredam potensi konflik sosial.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz berpendapat bahwa solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah tawuran antarwarga yakni dengan mencari sumber atau latar belakang masalah.


Bila melihat fenomena sosial di tengah masyarakat yang mengarah pada perilaku negatif, sambung dia, sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan menyelesaikan persoalan yang menjadi latar belakang.

“Kalau solusi, bikin MoU, bikin kesepakatan damai, itu nggak ada peran apa-apa kalau sumber atau latar belakangnya tak dibereskan,” kata Aziz dikutip dari website resmi pks-jakarta.or.id, Rabu (17/7).

Menurut dia, latar belakang tawuran antarwarga lantaran motif ekonomi. Yakni tak memiliki pekerjaan. Masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi berpotensi menyalurkan rasa frustasi dengan cara aksi tawuran.

“Orang-orang cenderung tawuran karena mereka nggak punya kegiatan, mereka nggak bisa kerja, mereka frustasi dengan keadaan itu, tak bisa mencari uang, kehidupan pas-pasan, akhirnya mereka stres,” kata Aziz.

“Ketemu teman-teman yang punya hal sama akhirnya disalurkan dalam bentuk (minum) miras. Sehingga kehilangan pola pikir dan akhirnya terjadi tawuran,” sambungnya.

Karena itu, Aziz menekankan, saat ini dipelukan upaya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan kesempatan kerja, potensi perilaku ke arah aksi tawuran akan terus berkurang.

“Anak muda kita punya kegiatan untuk punya uang, mereka nggak stres, sehingga mmemikirkan masa depan,” demikian Aziz.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya