Berita

Ilustrasi penipuan/Ist

Hukum

Waspada Modus Penipuan Incar Data Pribadi, Video Call Sambil Berseragam Polisi

RABU, 17 JULI 2024 | 10:58 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Modus penipuan dengan mencuri data pribadi semakin marak terjadi. Seperti dialami seorang karyawan swasta berinisial ND pada Selasa (16/7) sekitar pukul 15.20 WIB. 

Pencurian data pribadi diduga kuat digunakan untuk urusan pinjaman online atau pinjol ilegal, dan memeras korban. Dalam aksinya, penipu menggunakan seragam polisi.

Korban mengatakan, awalnya baru selesai melakukan peliputan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan.


"Kebetulan saya mendapatkan tugas headline sehingga menghubungi narasumber terkait," kata ND dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (17/7). 

Sambil menunggu respons narasumber, ND menulis hasil peliputan sebelumnya. Namun tiba-tiba korban menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Karena merasa tengah menunggu respons dari narasumber, ia pun mengangkat telepon tersebut dari nomor 02186651961.

“Selamat siang, anda menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tekan 0 untuk mengabaikan pesan, tekan 1 untuk mencari informasi,” kata ND menceritakan suara dari panggilan telepon layaknya customer service perusahaan tertentu. 

ND yang merasa tidak melakukan kesalahan apapun khawatir dengan panggilan pengadilan, dan sempat terbesit panggilan itu terkait tilang elektronik. 

Sehingga, ND memilih menekan tombol 1. Usai menekan angka 1, ternyata suara dari sambungan telepon menyebutkan bila ND menunggak kartu kredit Rp28.300.000 sehingga digugat bank swasta. 

“Tolong bapak tulis, untuk saya sambungkan ke laporan online Bareskrim Polri. Satu, buka dari Bank BCA mengenai kartu kredit visa platinum yang sudah menunggak melebihi 6 bulan. Dua, tanggal gugatan 5 Juli 2024. Tiga, nama kartu BCA Visa Platinum. Empat, nomor kartu 4815 2500 0406 0517. Lima, tanggal pengajuan 9 Januari 2024,” kata pihak yang mengaku dari PN Jakpus tersebut. 

Setelahnya, ND disambungkan ke Bareskrim Polri, masih dengan nomor yang sama. Komunikasi sempat berlangsung alot dengan orang yang mengaku polisi karena ND diminta mengirimkan foto KTP. 

“Kalau bapak mau membersihkan nama bapak, kooperatif saja,” kata orang yang mengaku polisi tersebut. 

Demi keamanan, ND meminta videocall agar bisa melihat langsung muka orang yang menelpon agar percaya dengan proses pelaporan online tersebut. 

Nyatanya, penipu tersebut menyanggupi sambil mengancam untuk tidak main-main dengan petugas. Saat videocall, petugas mengaku bernama AKBP Hadi dan berkantor di lantai 8 Bareskrim Polri. 

"Saya awalnya sempat mengajaknya bertemu secara langsung karena familiar dengan Bareskrim Polri, namun dia beralasan tidak mungkin bisa bertemu langsung lantaran perlu membawa berkas laporan dari PN Jakpus," kata ND.

ND melihat latar videocall selayaknya berada di ruang kepolisian, lengkap dengan logo Baresrkrim Polri. Pria yang mengaku AKBP Hadi itu berseragam polisi dan duduk terlihat di meja kerjanya. 

"Sampai akhirnya diminta mengirim foto KTP depan belakang, saya sanggupi. Mulai dari nama orang tua saya, profesi, hingga perusahaan tempat saya bekerja pun saya sampaikan. Hingga akhirnya, dia bertingkah menggunakan handy talky (HT) seolah petugas polisi," kata ND. 

Dari sambungan telepon, terdengar pria mengaku polisi itu sibuk berkomunikasi lewat HT dengan pihak Bareskrim Siber Polri untuk pengecekan seluruh data pribadi ND. Sampai akhirnya dia menyatakan saya terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersama Warga Negara Tiongkok. 

“Ini data dari Siber Polri, bapak sudah tersangka dan berdasarkan pengakuan tersangka Angelina Warga Negara Cina, bapak mendapatkan komisi 15 persen dari pencucian uang sebesar Rp181 miliar,” tegas pria yang mengaku polisi itu.

Dari kejadian ini, ND pun lemas dan langsung sadar kalau penipuan. 

"Saya hanya khawatir data pribadi yang diterima disalahgunakan untuk pinjaman online atau pinjol ilegal," demikian ND.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya