Berita

Kick off Meeting Operasi Sinergi Bersama yang diselenggarakan di Batam pada Senin (15/7) lalu/Ist

Nusantara

Ditjen Hubla Dorong Kolaborasi Keselamatan Pelayaran

RABU, 17 JULI 2024 | 04:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Kemenhub) bersama Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu melakukan Kick off Meeting Operasi Sinergi Bersama yang diselenggarakan di Batam pada hari Senin (15/7) lalu. 

Kebersamaan itu dalam rangka memperkuat integritas dan keamanan di sektor maritim Indonesia melalui Piloting Penegakan Ketentuan AIS Operasi Trident 2024.

Dirjen Hubla Capt Antoni Arif Priadi menekankan bahwa Automatic Identification System (AIS) merupakan sistem penting yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.


“Kesepakatan kolaborasi merupakan upaya penegakan kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan AIS serta penanganan pelanggaran kepabeanan dan isu-isu terkait lainnya,” kata Capt. Antoni dalam keterangannya yang diterima redaksi, Selasa (16/7).

Kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan AIS menjadi sangat krusial. Untuk itu, dengan sinergi yang kuat antara semua stakeholder, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan memastikan operasional kapal berjalan dengan aman dan efisien.

Kolaborasi ini merupakan implementasi dan komitmen antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kejaksaan, maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim.

“Saya berharap dengan adanya kerja sama ini, kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat,” tegas Capt Antoni.

Adapun isu-isu kepabeanan dan pelanggaran lainnya yang membutuhkan tindak lanjut dari Kejaksaan juga menjadi fokus utama Ditjen Hubla bersama para stakeholder. 

Kolaborasi yang terjalin tersebut tidak hanya akan membantu dalam penegakan hukum, tetapi juga akan menciptakan iklim bisnis yang lebih transparan dan akuntabel.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya