Berita

Kick off Meeting Operasi Sinergi Bersama yang diselenggarakan di Batam pada Senin (15/7) lalu/Ist

Nusantara

Ditjen Hubla Dorong Kolaborasi Keselamatan Pelayaran

RABU, 17 JULI 2024 | 04:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Kemenhub) bersama Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu melakukan Kick off Meeting Operasi Sinergi Bersama yang diselenggarakan di Batam pada hari Senin (15/7) lalu. 

Kebersamaan itu dalam rangka memperkuat integritas dan keamanan di sektor maritim Indonesia melalui Piloting Penegakan Ketentuan AIS Operasi Trident 2024.

Dirjen Hubla Capt Antoni Arif Priadi menekankan bahwa Automatic Identification System (AIS) merupakan sistem penting yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.


“Kesepakatan kolaborasi merupakan upaya penegakan kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan AIS serta penanganan pelanggaran kepabeanan dan isu-isu terkait lainnya,” kata Capt. Antoni dalam keterangannya yang diterima redaksi, Selasa (16/7).

Kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan AIS menjadi sangat krusial. Untuk itu, dengan sinergi yang kuat antara semua stakeholder, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan memastikan operasional kapal berjalan dengan aman dan efisien.

Kolaborasi ini merupakan implementasi dan komitmen antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kejaksaan, maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim.

“Saya berharap dengan adanya kerja sama ini, kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat,” tegas Capt Antoni.

Adapun isu-isu kepabeanan dan pelanggaran lainnya yang membutuhkan tindak lanjut dari Kejaksaan juga menjadi fokus utama Ditjen Hubla bersama para stakeholder. 

Kolaborasi yang terjalin tersebut tidak hanya akan membantu dalam penegakan hukum, tetapi juga akan menciptakan iklim bisnis yang lebih transparan dan akuntabel.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya