Berita

Tangkapan layar warga mengupas aspal pengerjaan proyek abal-abal di Kabupaten Batubara/Repro

Nusantara

Gapeksindo Sumut Kritik Proyek Aspal Abal-Abal di Batubara

SELASA, 16 JULI 2024 | 20:25 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Proyek pengaspalan jalan yang diduga asal jadi kembali menjadi sorotan di Sumatera Utara. Hal ini setelah munculnya video yang diunggah pada instagram oleh pemilik akun @medanchat.

Rekaman video itumenunjukkan warga kecewa dengan pengaspalan jalan yang kualitasnya sangat memprihatinkan di Desa Kapal Merah dan Desa Bagan Baru, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara. Warga yang mengenakan baju hitam pada video tersebut terlihat dengan mudah mengupas lapisan aspalyang terlihat masih baru selesai dikerjakan tersebut. Disebutkan proyek ini menelan biaya Rp 3,7 miliar. Pada beberapa bagian badan jalan, lapisan aspal bahkan sudah mengalami retak-retak dan terkelupas.

“Lihat ini proyek abal-abal. Apa jalan gini-gini kalian bangun,” kata pria dalam rekaman itu.


Munculnya video ini langsung dikritisi oleh pengurus Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sumatera Utara. Menurut mereka, proyek memalukan seperti ini tidak akan terjadi jika proses tender dilakukan sesuai dengan mekanisme dan memegang kejujuran dalam menentukan pemenang proyek.

“Spek dan hasil yang buruk itu terjadi di awali proses tender yang buruk juga. Tidak adanya kejujuran atau terlalu banyak diatur-atur dan mungkin juga sudah ada transaksi sebelum pengerjaan berlangsung,” kata Sekretaris Umum Gapeksindo Sumut, Josua Fereira Pangaribuan, Selasa (16/7).

Pengusaha muda ini mengaku dirinya sudah langsung menghubungi Kepala Dinas PU Batubara untuk menyampaikan keprihatinan atas proyek tersebut. Ia menyampaikan keprihatinan atas buruknya pengerjaan akibat ulah para pihak yang tidak berpihak pada kualitas pengerjaan proyek.

“Terlalu berani pokja dan dinas memenangkan perusahaan dengan penawaran tertinggi,” tegasnya.

Josua menegaskan, kualitas infrastruktur tidak akan baik sepanjang tidak ada perubahan sikap dari pemerintah maupun dari perusahaan nakal.

“Ini menjadi indikasi bahwa hampir setiap kadis PU di kabupaten/kota berlaku sama, keadaan setor-menyetor, suap menyuap ini merusak dunia infrastruktur kita, merusak mental dan logika berfikir. Apa jadinya jika ada pekerjaan yang belum apa-apa sudah ada setoran 10 bahkan 20 persen, ini berarti kita para pengusaha konstruksi di suruh jadi maling spesifikasi,” pungkasnya.

Atas kondisi ini pula, Josua meminta agar Sumut segera berbenah.

“Ayo sumut ini harus berbenah, bukan karena adanya KPK atau kejaksaan atau kepolisian, tapi karena adanya pengusaha daerah yang memiliki integritas dan semangat untuk merubah Sumut menjadi lebih baik lagi,” demikian Josua Pangaribuan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya