Berita

Presiden Ri Joko Widodo memberikan keterangan pers sebelum bertolak ke Abu Dhabi dari Lanud Halim Perdana Kusuma, Selasa (16/7)/Repro

Politik

Soal Kader Nahdliyin Bertemu Presiden Israel, Jokowi: Tanya Saja ke PBNU

SELASA, 16 JULI 2024 | 13:56 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kabar ada 5 warga Nahdliyin yang menemui Presiden Israel, Isaac Herzog, sudah diketahui Presiden Joko Widodo. Namun, Jokowi enggan berkomentar soal hal tersebut.

“Ya ditanyakan saja ke PBNU,” kata Presiden Jokowi singkat, sebelum berangkat untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7).

Jokowi hanya menegaskan, sikap Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina sudah jelas dan tegas, yaitu sesuai Pembukaan UUD 1945.


Indonesia akan konsisten terus mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina, yang selama puluhan tahun menghadapi kekerasan dan pendudukan ilegal oleh Israel.

“Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang,” ucap Jokowi.

PBNU sendiri sudah menegaskan akan memanggil 5 warga Nahdliyin karena dinilai telah bersikap yang bertentangan dengan prinsip Indonesia membela Palestina. 

"(Meminta) Penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang, dan siapa yang memberangkatkan serta hal-hal prinsip lainnya," kata Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf. dalam keterangannya, Senin (15/7).

Sosok yang akrab disapa Gus Ipul menambahkan, PBNU juga segera memanggil pimpinan badan otonom (banom) serta lembaga yang menjadi tempat pengabdian 5 orang tersebut.

Jika ditemukan unsur pelanggaran organisasi, lanjut Gus Ipul, bukan tidak mungkin kelima orang itu akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau banom.

"Kelima orang tersebut tidak mendapat mandat PBNU, dan juga tidak pernah meminta izin ke PBNU," tegasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya