PKB: Permasalahan Haji Kompleks, Tak Cukup Hanya Ditangani Dirjen

Penyelenggaraan haji bukan sekadar ibadah religius semata, tapi ada unsur diplomatik, ekonomi, dan kultur yang tidak bisa hanya ditangani seorang Dirjen.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024, Luluk Nur Hamidah, berpendapat, jika pelaksanaan haji sebatas ditangani Dirjen, maka tidak perlu ada kementerian khusus yang fokus pelaksanaan haji.

"Jangan lupa, haji itu punya banyak dimensi, bukan sekadar religi atau ibadah, itu berkali-kali saya ingatkan, haji juga punya dimensi ekonomi, perdagangan, diplomasi, politik, dan kultur,” kata Luluk, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (16/7).

“Nah, jadi nggak cukup kalau hanya Dirjen yang ngurus itu,” sambungnya.

Dia juga mengatakan, penyelenggara haji seharusnya ditangani khusus oleh badan dan kementerian khusus, lantaran memiliki permasalahan yang kompleks.

"Mestinya dikelola badan, entah itu menteri atau badan, yang selevel dengan itu, yang memang tugasnya total membangun ekosistem haji secara keseluruhan,” ucapnya.

Legislator dari Fraksi PKB itu juga menyetujui terbentuknya kementerian haji, agar fokus dengan seluruh pelaksanaan haji.

"Jadi ada kementerian agama sendiri, lalu ada kementerian khusus haji sendiri, monggo saja,” tutupnya.