Jokowi: Belum Ada Rapat soal Pembatasan BBM Bersubsidi

Pemerintah belum melakukan rapat khusus untuk membahas rencana kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab untuk kunjungan kenegaraan dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/7).

Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Di mana pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Merespons pernyataan Luhut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebut belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024.

"Enggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, pekan lalu.

Arifin menambahkan, Pemerintah masih perlu mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi. Sehingga ketika pembatasan diterapkan akan benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Enggak ada yang berubah, enggak ada (harga) yang naik. Kita kan mau tepat sasaran, kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.