Berita

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono usai menerima pengurus DPW PSI DKI Jakarta/Ist

Politik

PILKADA JAKARTA 2024

Demokrat Ajak PSI Deklarasikan Heru Budi Hartono

SELASA, 16 JULI 2024 | 09:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Partai Demokrat dan PSI akan segera melakukan deklarasi koalisi usai melakukan komunikasi lebih intens dengan partai politik lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Demikian dikatakan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono usai menerima pengurus DPW PSI DKI Jakarta di Sekretariat DPD Partai Demokrat DKI Jakarta di Jl Bungur Buntu No 34, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (15/7).

"Yang penting kita kompak dulu, dua-duanya bekerja paling tidak untuk mendapatkan 22 kursi (syarat minimal untuk mengusung Cagub-Cawagub). Kalau deklarasi nanti step kedua, yang penting kita kompak dulu," kata Mujiyono dalam keterangannya yang dikutip Selasa (16/7). 


Terkait nama-nama calon yang akan diusung, Mujiyono mengaku pembicaraan dengan PSI belum memastikan nama kandidat yang akan diusung sebagai Cagub Jakarta ke depan. 

Namun, dia menegaskan, Partai Demokrat tetap akan mengajukan Heru Budi Hartono untuk menjadi kandidat Cagub Jakarta dalam Pilkada Jakarta 2024. 

"Kalau dari Demokrat, salah satunya untuk Bacagub ada nama pak Pj Gubernur Heru, untuk Bacawagub ada pilihan Jansen boleh, Mujiyono boleh," kata Mujiyono.

Saat pertemuan dengan PSI, Mujiyono mengatakan, banyak hal yang telah didiskusikan dalam menghadapi Pilkada Jakarta 2024. 

Sejak awal, ungkapnya, Partai Demokrat dan PSI merasakan banyak kesamaan, baik dari sisi ideologi maupun dari kader-kader yang notabene banyak diisi anak-anak muda. 

"Hari ini kita mantapkan chemisty kita untuk kemudian bisa menjadi contoh, terutama di KIM (Koalisi Indonesia Maju) untuk sama-sama kompak dalam rangka menghadapi Pilkada Jakarta 2024," demikian Mujiyono.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya