Berita

Bacagub Jawa Tengah, Eko Suwarni/Istimewa

Politik

Sosok Pengidola RA Kartini Ini Siap jadi Gubernur Perempuan Pertama di Jateng

SENIN, 15 JULI 2024 | 15:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Komunikasi antara pusat dan daerah menjadi unsur terpenting dalam memimpin Provinsi Jawa Tengah. 

Untuk itu, bakal calon Gubernur Jawa Tengah, Eko Suwarni menegaskan, jika dipercaya masyarakat Jateng, segala kebijakannya akan selaras dalam menjalankan program kerja pemerintahan. Khususnya kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Jika nanti mendapat kepercayaan untuk memimpin Jawa Tengah, tentu akan ikut berkolaborasi dan sejalan dengan kepemimpinan nasional," kata Eko Suwarni dalam keterangannya kepada RMOLJateng, Senin (15/7).


Ia  menekankan peran penting pemerintah provinsi dalam menjembatani berbagai program pemerintah hingga di tingkat bawah. Apalagi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki permasalahan yang berbeda-beda.

Karena itulah seorang pemimpin harus jeli dalam melihat permasalahan mana yang harus diselesaikan lebih dulu.

"Komunikasi tiap daerah dengan provinsi harus terus dibangun. Cek dan ricek, selalu memberikan masukan," tuturnya.

Jaksa yang ditugaskan di Kementerian PUPR itu pun siap menjadi perempuan gubernur pertama di Jawa Tengah dengan berkaca pada perjuangan RA Kartini.

"(Kartini) Sosok mulia dengan semangat emansipasi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur," sebut Dewan Pakar Hukum Kepala Desa Se-Jawa Tengah itu.

Ia menyebut visi misinya berdasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar itulah yang menjadi pondasi untuk membangun Jawa Tengah.

Sepanjang 30 tahun berkarier sebagai jaksa, Eko Suwarni juga menorehkan prestasi seperti ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan eksekusi mati terpidana kasus narkoba.

Kemudian juga penanganan kasus terorisme, penanganan kasus bansos di Kementerian Pertanian, hingga mengawal proyek-proyek strategis di kementerian dan lembaga.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya