Presiden terpilih Prabowo Subianto/RMOL
Rencana Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut B. Pandjaitan yang akan membatasi pembelian BBM bersubsidi setelah 17 Agustus 2024 mendatang terus menuai sorotan.
Ketua Geomaritim Partai Negoro, Rusdianto Samawa mengatakan rencana Menko Luhut tersebut bakal menyulitkan kondisi rakyat di awal pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.
“Rencana tersebut hanya akan menjadi beban Prabowo Subianto, presiden terpilih. Cobalah buat situasi masyarakat lebih tenang jelang pergantian kursi presiden,” ujar Rusdianto kepada wartawan, Minggu (14/7).
Menurut dia, langkah tersebut diambil, karena pemerintah tengah melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.
Rusdianto menegaskan, rumus efisiensi kebijakan subsidi, bukan mencabut subsidi, tetapi dengan menindak penjahat–penjahat penimbun BBM yang membuat rakyat menderita.
“Kebijakan cabut subsidi hanya untungkan oligarki yang diternak istana,” ungkapnya.
Masih kata Rusdianto, rencana pencabutan pada 17 Agustus 2024 itu sama saja merenggut substansi kemerdekaan, yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
Dia menilai bahwa negara telah gagal menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945. Menurutnya segelintir elite saat ini hanya fokus mengenai bagi-bagi kue jelang pemerintahan baru.
“Jadi hentikan rencana cabut itu. Kalau pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran, kenapa baru sekarang menjelang pelantikan Presiden. Transisi kekuasaan harus bersih dari anasir jahat, aman dan damai,” ungkapnya lagi.
“Jangan karena kelompoknya tidak cukup kuota menteri, lalu pakai instrumen perkeruh suasana dengan provokasi rakyat untuk ribut. Serahkan semua kebijakan pada presiden ke depan. Kalau tidak tepat sasaran, mestinya dari dulu diperbaikinya. Serahkan saja ke pemerintahan baru,” tandasnya.
