Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak segan menjerat Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dengan sangkaan perintangan penyidikan, bila melakukan tindakan-tindakan menghalangi upaya penangkapan buronan Harun Masiku (HM).
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengatakan, upaya kubu PDIP melaporkan penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti, ke berbagai pihak, seperti Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Komnas HAM, gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan ke Propam Polri, merupakan sah dan resmi.
"Itu tidak bisa (disebut menghalangi penyidikan). Karena itu tindakan sah dan resmi," kata Tessa, kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (14/7).
Tetapi, tambah Tessa, jika ada tindakan yang tidak sah dan resmi, maka Hasto bisa dijerat dengan sangkaan perintangan penyidikan.
"Kalau ada tindakan-tindakan lain yang tidak sah dan resmi digunakan untuk merintangi kegiatan penyidikan perkara tersangka HM, ya tidak tertutup kemungkinan itu bisa dilakukan," tegasnya.
Dia mengaku, hingga saat ini dirinya belum tahu apakah ada tindakan-tindakan Hasto yang menghalangi penyidikan. Mengingat penyidik masih berupaya secara kedap melaksanakan proses penyidikannya.
"Jadi kami juga tidak tahu, sampai sejauh mana upaya-upaya itu telah dilakukan," pungkas Tessa.
Seperti diberitakan, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi, yakni mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, Simeon Petrus, Hugo Ganda, serta Melita De Grave.
Selanjutnya, tim penyidik juga telah memeriksa Hasto Kristiyanto, Senin (10/6). Setelah itu, tim penyidik juga memeriksa staf Hasto, Kusnadi pada Rabu (19/6), setelah sebelumnya mangkir pada Kamis (13/6), dengan alasan trauma.
Dari pemeriksaan pada Senin (10/6), tim penyidik disebut mengamankan 2 unit HP milik Hasto ketika menggeledah Kusnadi. KPK juga menyita 9 barang dari tangan Kusnadi, yakni 1 unit HP iPhone 11 milik Kusnadi yang didalamnya terdapat SIMCard Tri, beserta dokumen elektronik di dalamnya, 1 buku warna hitam bertuliskan Kompas TV #Teman Terpercaya, 1 buku warna hitam bertuliskan Erica, E-156 personal notebook.
Selanjutnya, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PDI Perjuangan, 1 lembar kwitansi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, banyaknya uang Rp200 juta untuk pembayaran operasional Pak Suryo AB tanggal 23 November 2023.
Kemudian, 1 buku tabungan BRI Simpedes atas nama Kusnadi; 1 kartu eksekutif Menteng Apartemen; 1 dompet kartu warna hitam berisi 1 buah kartu Livelt Paris Made in Italy, 1 kartu ATM Mandiri Debit Platinum, 1 kartu ATM BCA Paspor Blue debit; dan 1 voice recorder merk Sony ICD-TX660 kode 1032917 beserta data elektronik di dalamnya milik Kusnadi.
Kubu PDIP sudah membuat banyak laporan. Di mana, Kusnadi melaporkan tim penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK, ke Komnas HAM, dan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai disita barang-barangnya oleh tim penyidik.
Tak hanya itu, AKBP Rossa kembali dilaporkan ke Dewas KPK oleh tim hukum DPP PDIP, Donny Tri Istiqomah usai menggeledah rumah Donny, dan menyita barang-barang milik Donny. Selanjutnya, Kusnadi juga kembali melaporkan AKBP Rossa ke Propam Polri.
