Berita

Anggota DPD RI Dailami Firdaus/Ist

Nusantara

Dailami Kecam Aksi Tawuran: Jakarta Terkesan Tak Aman

JUMAT, 12 JULI 2024 | 19:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aksi tawuran yang kerap pecah di sejumlah wilayah di Jakarta mengundang keprihatinan Anggota DPD RI Dailami Firdaus.

Untuk menimbulkan efek jera, Dailami mendukung Langkah Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mencabut program KJP Plus kepada para penerima yang terlibat aksi tawuran. Apalagi pencabutan itu sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta. 

"Harus ada pembinaan yang baik dan sanksi untuk memberikan efek jera," kata Dailami dalam keterangannya, Jumat (12/7).


Dailami mengatakan, selain antarpelajar, tawuran yang melibatkan warga juga masih terjadi. Untuk itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk lebih dapat melakukan upaya preventif.

"Jakarta segera bertransformasi menjadi Kota Global. Bahkan, dalam perayaan HUT ke-497 mengusung tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Tawuran ini tentu bukan Pesona Jakarta, jadi jangan sampai terjadi lagi," kata Senator asal DKI Jakarta ini.

Dailami menjelaskan, deteksi dini dan cegah dini harus bisa dioptimalkan dengan melibatkan pengurus RT/RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), kepolisian dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau ada kerumunan pelajar atau massa yang diidentifikasi akan melakukan tawuran harus cepat dibubarkan," kata Dailami.

Menurutnya, berdasarkan pemberitaan di media, ada aksi tawuran di sejumlah wilayah tertentu yang menjadi pengalihan perhatian terhadap adanya transaksi narkoba.

"Jangan sampai kita kecolongan dan generasi muda di Jakarta melakukan tindakan negatif," kata Dailami.

Ia menambahkan, Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi harus memberikan kesana positif terhadap situasi keamanan agar banyak investor tertarik.

"Jangan sampai maraknya aksi tawuran mengesankan Jakarta dalam suasana tidak aman dan tidak kondusif," demikian Dailami.






Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya