Berita

Anggota DPD RI Dailami Firdaus/Ist

Nusantara

Dailami Kecam Aksi Tawuran: Jakarta Terkesan Tak Aman

JUMAT, 12 JULI 2024 | 19:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aksi tawuran yang kerap pecah di sejumlah wilayah di Jakarta mengundang keprihatinan Anggota DPD RI Dailami Firdaus.

Untuk menimbulkan efek jera, Dailami mendukung Langkah Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mencabut program KJP Plus kepada para penerima yang terlibat aksi tawuran. Apalagi pencabutan itu sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta. 

"Harus ada pembinaan yang baik dan sanksi untuk memberikan efek jera," kata Dailami dalam keterangannya, Jumat (12/7).


Dailami mengatakan, selain antarpelajar, tawuran yang melibatkan warga juga masih terjadi. Untuk itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk lebih dapat melakukan upaya preventif.

"Jakarta segera bertransformasi menjadi Kota Global. Bahkan, dalam perayaan HUT ke-497 mengusung tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Tawuran ini tentu bukan Pesona Jakarta, jadi jangan sampai terjadi lagi," kata Senator asal DKI Jakarta ini.

Dailami menjelaskan, deteksi dini dan cegah dini harus bisa dioptimalkan dengan melibatkan pengurus RT/RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), kepolisian dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau ada kerumunan pelajar atau massa yang diidentifikasi akan melakukan tawuran harus cepat dibubarkan," kata Dailami.

Menurutnya, berdasarkan pemberitaan di media, ada aksi tawuran di sejumlah wilayah tertentu yang menjadi pengalihan perhatian terhadap adanya transaksi narkoba.

"Jangan sampai kita kecolongan dan generasi muda di Jakarta melakukan tindakan negatif," kata Dailami.

Ia menambahkan, Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi harus memberikan kesana positif terhadap situasi keamanan agar banyak investor tertarik.

"Jangan sampai maraknya aksi tawuran mengesankan Jakarta dalam suasana tidak aman dan tidak kondusif," demikian Dailami.






Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya