Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, menyambangi Kantor Bawaslu Boalemo, Gorontalo, dalam rangka mempersiapkan pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) di 863 TPS yang akan berlangsung di dua kabupaten di Gorontalo, Sabtu besok (13/7)/RMOL

Bawaslu

Anggota Bawaslu Puadi Awasi Langsung PSU di 863 TPS Gorontalo

JUMAT, 12 JULI 2024 | 18:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, turun langsung ke Gorontalo untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang (PSU) di ratusan tempat pemungutan suara (TPS) yang akan berlangsung besok, Sabtu (13/9).

Puadi didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, La Bayoni beserta jajarannya dari Jakarta, yang akan mengawasi PSU di 2 kabupaten di Gorontalo. Mereka telah tiba sejak Jumat siang tadi (12/7).

Puadi menjelaskan, PSU dilakukan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Sehingga hal ini menjadi objek pengawasan Bawaslu.


"Hari ini kan saya langsung turun nih ke lapangan, untuk persiapan pemungutan suara ulang besok di dua kabupaten, (yaitu) Boalemo dan Pohuwato," ujar Puadi saat diwawancarai usai menyambangi Kantor Bawaslu Boalemo, Gorontalo, sore tadi.

Dia menjelaskan, kedatangannya ke Gorontalo dalam rangka memastikan persiapan pelaksanaan PSU oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah matang. Di samping itu, juga memastikan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu.

"Kita ingin memastikan persiapan ini, agar kesiapan teman-teman melakukan pengawasan matang, karena ini juga rentan akan kaitannya dengan apa yang disebut politik uang, kemudian juga suap," tuturnya.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu itu menyebutkan ada 863 TPS yang akan melaksanakan PSU besok di Boalemo dan Pohuwato. Pada malam ini Bawaslu akan mengambil sampling terkait pemantauan persiapan kegiatan besok.

"Karena biasanya H-1 ini rentan akan politik uang. Nah jadi seluruh jajaran kita di tingkat provinsi kemudian kabupaten/kota, kecamatan untuk terus memantau perkembangan ini agar besok itu kita agar dilakukan pengawasan melekat," pungkas Puadi. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya