Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, menyambangi Kantor Bawaslu Boalemo, Gorontalo, dalam rangka mempersiapkan pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) di 863 TPS yang akan berlangsung di dua kabupaten di Gorontalo, Sabtu besok (13/7)/RMOL

Bawaslu

Anggota Bawaslu Puadi Awasi Langsung PSU di 863 TPS Gorontalo

JUMAT, 12 JULI 2024 | 18:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, turun langsung ke Gorontalo untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang (PSU) di ratusan tempat pemungutan suara (TPS) yang akan berlangsung besok, Sabtu (13/9).

Puadi didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, La Bayoni beserta jajarannya dari Jakarta, yang akan mengawasi PSU di 2 kabupaten di Gorontalo. Mereka telah tiba sejak Jumat siang tadi (12/7).

Puadi menjelaskan, PSU dilakukan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Sehingga hal ini menjadi objek pengawasan Bawaslu.


"Hari ini kan saya langsung turun nih ke lapangan, untuk persiapan pemungutan suara ulang besok di dua kabupaten, (yaitu) Boalemo dan Pohuwato," ujar Puadi saat diwawancarai usai menyambangi Kantor Bawaslu Boalemo, Gorontalo, sore tadi.

Dia menjelaskan, kedatangannya ke Gorontalo dalam rangka memastikan persiapan pelaksanaan PSU oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah matang. Di samping itu, juga memastikan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu.

"Kita ingin memastikan persiapan ini, agar kesiapan teman-teman melakukan pengawasan matang, karena ini juga rentan akan kaitannya dengan apa yang disebut politik uang, kemudian juga suap," tuturnya.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu itu menyebutkan ada 863 TPS yang akan melaksanakan PSU besok di Boalemo dan Pohuwato. Pada malam ini Bawaslu akan mengambil sampling terkait pemantauan persiapan kegiatan besok.

"Karena biasanya H-1 ini rentan akan politik uang. Nah jadi seluruh jajaran kita di tingkat provinsi kemudian kabupaten/kota, kecamatan untuk terus memantau perkembangan ini agar besok itu kita agar dilakukan pengawasan melekat," pungkas Puadi. 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya