Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, menyambangi Kantor Bawaslu Boalemo, Gorontalo, dalam rangka mempersiapkan pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) di 863 TPS yang akan berlangsung di dua kabupaten di Gorontalo, Sabtu besok (13/7)/RMOL

Bawaslu

Anggota Bawaslu Puadi Awasi Langsung PSU di 863 TPS Gorontalo

JUMAT, 12 JULI 2024 | 18:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, turun langsung ke Gorontalo untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang (PSU) di ratusan tempat pemungutan suara (TPS) yang akan berlangsung besok, Sabtu (13/9).

Puadi didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, La Bayoni beserta jajarannya dari Jakarta, yang akan mengawasi PSU di 2 kabupaten di Gorontalo. Mereka telah tiba sejak Jumat siang tadi (12/7).

Puadi menjelaskan, PSU dilakukan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Sehingga hal ini menjadi objek pengawasan Bawaslu.


"Hari ini kan saya langsung turun nih ke lapangan, untuk persiapan pemungutan suara ulang besok di dua kabupaten, (yaitu) Boalemo dan Pohuwato," ujar Puadi saat diwawancarai usai menyambangi Kantor Bawaslu Boalemo, Gorontalo, sore tadi.

Dia menjelaskan, kedatangannya ke Gorontalo dalam rangka memastikan persiapan pelaksanaan PSU oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah matang. Di samping itu, juga memastikan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu.

"Kita ingin memastikan persiapan ini, agar kesiapan teman-teman melakukan pengawasan matang, karena ini juga rentan akan kaitannya dengan apa yang disebut politik uang, kemudian juga suap," tuturnya.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu itu menyebutkan ada 863 TPS yang akan melaksanakan PSU besok di Boalemo dan Pohuwato. Pada malam ini Bawaslu akan mengambil sampling terkait pemantauan persiapan kegiatan besok.

"Karena biasanya H-1 ini rentan akan politik uang. Nah jadi seluruh jajaran kita di tingkat provinsi kemudian kabupaten/kota, kecamatan untuk terus memantau perkembangan ini agar besok itu kita agar dilakukan pengawasan melekat," pungkas Puadi. 

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Ini Pemicu Perubahan Sikap Jokowi ke Prabowo

Minggu, 18 Oktober 2026 | 08:15

Prancis Membara, Demonstran Bakar Gedung Pemerintah hingga Jarah Toko

Minggu, 18 Oktober 2026 | 07:57

OMC di Sumsel Turunkan Polusi Asap dari Kategori Berbahaya

Minggu, 18 Oktober 2026 | 07:40

Kopdes Buka Peluang Kerja dan Usaha bagi Generasi Muda

Minggu, 18 Oktober 2026 | 07:32

Gerindra Pilih Redam Polemik Gibran

Minggu, 18 Oktober 2026 | 07:21

Dua Tahun Rezim Prabowo-Gibran: Double-Track Menuju Swasembada Energi

Minggu, 18 Oktober 2026 | 06:55

Ketum BPP HIPMI Ajak Pelaku Usaha Tetap Optimistis di Tengah Gejolak Pasar

Minggu, 18 Oktober 2026 | 06:23

Seorang Peserta ITB Ultra Marathon 2026 Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 05:47

Desa dalam Otonomi Terpasung

Minggu, 18 Oktober 2026 | 05:21

Operasi Badai Kasuari Sukses Rampas Kembali Persenjataan OPM

Minggu, 18 Oktober 2026 | 04:59

Selengkapnya