Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, menyambangi Kantor Bawaslu Boalemo, Gorontalo, dalam rangka mempersiapkan pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) di 863 TPS yang akan berlangsung di dua kabupaten di Gorontalo, Sabtu besok (13/7)/RMOL

Bawaslu

Anggota Bawaslu Puadi Awasi Langsung PSU di 863 TPS Gorontalo

JUMAT, 12 JULI 2024 | 18:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, turun langsung ke Gorontalo untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang (PSU) di ratusan tempat pemungutan suara (TPS) yang akan berlangsung besok, Sabtu (13/9).

Puadi didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, La Bayoni beserta jajarannya dari Jakarta, yang akan mengawasi PSU di 2 kabupaten di Gorontalo. Mereka telah tiba sejak Jumat siang tadi (12/7).

Puadi menjelaskan, PSU dilakukan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Sehingga hal ini menjadi objek pengawasan Bawaslu.


"Hari ini kan saya langsung turun nih ke lapangan, untuk persiapan pemungutan suara ulang besok di dua kabupaten, (yaitu) Boalemo dan Pohuwato," ujar Puadi saat diwawancarai usai menyambangi Kantor Bawaslu Boalemo, Gorontalo, sore tadi.

Dia menjelaskan, kedatangannya ke Gorontalo dalam rangka memastikan persiapan pelaksanaan PSU oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah matang. Di samping itu, juga memastikan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu.

"Kita ingin memastikan persiapan ini, agar kesiapan teman-teman melakukan pengawasan matang, karena ini juga rentan akan kaitannya dengan apa yang disebut politik uang, kemudian juga suap," tuturnya.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu itu menyebutkan ada 863 TPS yang akan melaksanakan PSU besok di Boalemo dan Pohuwato. Pada malam ini Bawaslu akan mengambil sampling terkait pemantauan persiapan kegiatan besok.

"Karena biasanya H-1 ini rentan akan politik uang. Nah jadi seluruh jajaran kita di tingkat provinsi kemudian kabupaten/kota, kecamatan untuk terus memantau perkembangan ini agar besok itu kita agar dilakukan pengawasan melekat," pungkas Puadi. 

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Dokter Tifa Buka Pintu Perawatan Imun untuk Jokowi

Jumat, 16 Januari 2026 | 18:06

Eggi dan Damai SP3, Roy Suryo dan Dokter Tifa Lanjut Terus

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:45

Seskab Dikunjungi Bos Kadin, Bahas Program Quick Win hingga Kopdes Merah Putih

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:35

Situasi Memanas di Iran, Selandia Baru Evakuasi Diplomat dan Tutup Kedutaan

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:20

Melihat Net-zero Dari Kilang Minyak

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:53

SP3 Untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Terbit Atas Nama Keadilan

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:48

Kebakaran Hebat Melanda Pemukiman Kumuh Gangnam, 258 Warga Mengungsi

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:13

Musda Digelar di 6 Provinsi, Jawa Barat Tuan Rumah Rakornas KNPI

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:12

Heri Sudarmanto Gunakan Rekening Kerabat Tampung Rp12 Miliar Uang Pemerasan

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:33

Ruang Sunyi, Rundingkan Masa Depan Dunia

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:17

Selengkapnya