Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, menyambangi Kantor Bawaslu Boalemo, Gorontalo, dalam rangka mempersiapkan pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) di 863 TPS yang akan berlangsung di dua kabupaten di Gorontalo, Sabtu besok (13/7)/RMOL

Bawaslu

Anggota Bawaslu Puadi Awasi Langsung PSU di 863 TPS Gorontalo

JUMAT, 12 JULI 2024 | 18:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, turun langsung ke Gorontalo untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang (PSU) di ratusan tempat pemungutan suara (TPS) yang akan berlangsung besok, Sabtu (13/9).

Puadi didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, La Bayoni beserta jajarannya dari Jakarta, yang akan mengawasi PSU di 2 kabupaten di Gorontalo. Mereka telah tiba sejak Jumat siang tadi (12/7).

Puadi menjelaskan, PSU dilakukan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Sehingga hal ini menjadi objek pengawasan Bawaslu.


"Hari ini kan saya langsung turun nih ke lapangan, untuk persiapan pemungutan suara ulang besok di dua kabupaten, (yaitu) Boalemo dan Pohuwato," ujar Puadi saat diwawancarai usai menyambangi Kantor Bawaslu Boalemo, Gorontalo, sore tadi.

Dia menjelaskan, kedatangannya ke Gorontalo dalam rangka memastikan persiapan pelaksanaan PSU oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah matang. Di samping itu, juga memastikan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu.

"Kita ingin memastikan persiapan ini, agar kesiapan teman-teman melakukan pengawasan matang, karena ini juga rentan akan kaitannya dengan apa yang disebut politik uang, kemudian juga suap," tuturnya.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu itu menyebutkan ada 863 TPS yang akan melaksanakan PSU besok di Boalemo dan Pohuwato. Pada malam ini Bawaslu akan mengambil sampling terkait pemantauan persiapan kegiatan besok.

"Karena biasanya H-1 ini rentan akan politik uang. Nah jadi seluruh jajaran kita di tingkat provinsi kemudian kabupaten/kota, kecamatan untuk terus memantau perkembangan ini agar besok itu kita agar dilakukan pengawasan melekat," pungkas Puadi. 

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya