Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Defisit Anggaran AS Turun 71 Persen jadi Rp1.060 Triliun pada Juni 2024

JUMAT, 12 JULI 2024 | 17:17 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mencatat defisit anggaran sebesar 66 miliar Dolar AS atau sekitar Rp1.060 triliun pada Juni 2024.

Defisit ini tercatat berkurang 71 persen dibandingkan defisit pada Mei 2024 sebesar 347 miliar Dolar AS (Rp5.578 triliun).

Seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/7), penurunan defisit yang drastis ini terjadi karena adanya pergeseran waktu pembayaran tunjangan dari Juni ke bulan sebelumnya, yaitu Mei.


"Jika tidak ada pergeseran waktu pembayaran tunjangan, Departemen Keuangan AS mengatakan defisit anggaran pada Juni 2024 seharusnya mencapai 159 miliar Dolar AS," tulis Reuters dalam laporannya.

Sementara itu pada Juni 2024, penerimaan negara Paman Sam itu tercatat sebesar 466 miliar Dolar AS (Rp7.491 triliun) atau naik 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan pengeluaran bulan lalu terpantau turun 18 persen menjadi 532 miliar Dolar AS (Rp8.553 triliun), sehingga defisit periode tersebut tercatat hanya 66 miliar Dolar AS.

Adapun sembilan bulan pertama tahun fiskal 2024, defisit AS tercatat turun 9 persen menjadi 1,268 triliun Dolar AS dari 1,393 triliun Dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan tahun ini naik 10 persen menjadi 3,754 triliun Dolar AS, sementara pengeluaran naik 5 persen menjadi 5,022 triliun Dolar AS.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan lembaga keuangan internasional lainnya sebelumnya telah berulang kali mendorong AS untuk menstabilkan defisit anggarannya, dan memperingatkan tingkat utang pemerintah AS semakin tidak terkendali.

“Saat ini defisit fiskal terlalu tinggi, dan inilah saatnya, terutama ketika perekonomian sedang kuat untuk mengambil tindakan agar rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berada pada jalur penurunan yang signifikan," kata juru bicara IMF, Julie Kozack.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya