Berita

Proyek pembangunan IKN di Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur/Istimewa

Politik

Pemerintah Harus Hati-hati Alokasikan APBN untuk IKN

JUMAT, 12 JULI 2024 | 13:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah yang akan datang diminta hati-hati dan lebih cermat dalam menggunakan uang negara untuk melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Meskipun ada alokasi khusus dari APBN untuk pembangunan IKN, menurut Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, pemerintah tetap harus berhati-hati seiring situasi ekonomi global yang belum menentu.

"Ada alokasi dari APBN (untuk IKN), hanya memang kalau APBN-nya sedang defisit tentu kita harus hati-hati mengalokasikannya," ucap Hendrawan kepada RMOL, Jumat (12/7).


Menurut Legislator dari Fraksi PDIP ini, jika pemerintah memaksakan pembangunan IKN maka akan mengganggu stabilitas APBN.

"Ya kalau dipaksakan semuanya mengganggu. Tapi kan kita mempunyai kebijaksanaan, untuk melakukannya secara bertahap," tuturnya.

Dia juga optimistis, pemerintahan Prabowo-Gibran bakal melanjutkan proyek IKN tersebut.

"Tapi program IKN itu sudah ada UU-nya. Ya artinya harus dilanjutkan," ujar Hendrawan.

"Akan diteruskan (Pemerintahan Prabowo-Gibran) sesuai dengan kemampuan fiskal kita," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya