Berita

Huawei/Net

Tekno

Alasan Keamanan Nasional, Jerman akan Tendang Huawei dan ZTE

JUMAT, 12 JULI 2024 | 11:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Jerman bersama penyedia telekomunikasi akhirnya sepakat untuk mengecualikan perusahaan-perusahaan China seperti Huawei atau ZTE dari produk jaringan 5G nasional mulai tahun 2029.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser kepada wartawan di Berlin, Kamis (11/7) waktu setempat.

"Kami kini telah mencapai kesepakatan yang jelas dan ketat dengan perusahaan telekomunikasi," kata Faeser, memuji kesepakatan itu sebagai perlindungan penting bagi keamanan digital negaranya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/7).


Kesepakatan ini merupakan hasil pembicaraan antara Kementerian Dalam Negeri dan Deutsche Telekom, Vodafone dan Telefonica Deutschland, dan bertujuan untuk melindungi infrastruktur penting Jerman dari China, yang pengaruhnya dipandang sebagai risiko keamanan potensial.

Faeser mengatakan Berlin telah memberi tahu Beijing tentang perjanjian tersebut dan dia tidak berharap adanya pembalasan atas pembatasan yang direncanakan terhadap teknologi China.

Namun, Kedutaan Besar Tiongkok di Jerman mengatakan jika Huawei dibatasi atau dikecualikan, hal itu pasti akan akan ada konsekuensinya, seraya menyebut rencana Berlin sebagai "upaya kejam" untuk menekan persaingan dan mempromosikan teknologinya sendiri.

"Dugaan adanya risiko terhadap keamanan jaringan hanya berfungsi sebagai dalih. Faktanya: belum ada negara yang memberikan bukti konklusif sejauh mana peralatan Huawei menimbulkan risiko keamanan," kata kedutaan pada Kamis sebagai tanggapan tentang rencana tersebut.

Penghapusan bertahap tersebut akan dilakukan secara bertahap, dan akan dimulai dengan menghapus teknologi buatan China dari jaringan inti pusat data 5G Jerman pada tahun 2026.

Pada tahap kedua, pembuat komponen Tiongkok seperti antena, saluran transmisi, dan menara akan dihilangkan seluruhnya pada tahun 2029.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya