Berita

Huawei/Net

Tekno

Alasan Keamanan Nasional, Jerman akan Tendang Huawei dan ZTE

JUMAT, 12 JULI 2024 | 11:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Jerman bersama penyedia telekomunikasi akhirnya sepakat untuk mengecualikan perusahaan-perusahaan China seperti Huawei atau ZTE dari produk jaringan 5G nasional mulai tahun 2029.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser kepada wartawan di Berlin, Kamis (11/7) waktu setempat.

"Kami kini telah mencapai kesepakatan yang jelas dan ketat dengan perusahaan telekomunikasi," kata Faeser, memuji kesepakatan itu sebagai perlindungan penting bagi keamanan digital negaranya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/7).


Kesepakatan ini merupakan hasil pembicaraan antara Kementerian Dalam Negeri dan Deutsche Telekom, Vodafone dan Telefonica Deutschland, dan bertujuan untuk melindungi infrastruktur penting Jerman dari China, yang pengaruhnya dipandang sebagai risiko keamanan potensial.

Faeser mengatakan Berlin telah memberi tahu Beijing tentang perjanjian tersebut dan dia tidak berharap adanya pembalasan atas pembatasan yang direncanakan terhadap teknologi China.

Namun, Kedutaan Besar Tiongkok di Jerman mengatakan jika Huawei dibatasi atau dikecualikan, hal itu pasti akan akan ada konsekuensinya, seraya menyebut rencana Berlin sebagai "upaya kejam" untuk menekan persaingan dan mempromosikan teknologinya sendiri.

"Dugaan adanya risiko terhadap keamanan jaringan hanya berfungsi sebagai dalih. Faktanya: belum ada negara yang memberikan bukti konklusif sejauh mana peralatan Huawei menimbulkan risiko keamanan," kata kedutaan pada Kamis sebagai tanggapan tentang rencana tersebut.

Penghapusan bertahap tersebut akan dilakukan secara bertahap, dan akan dimulai dengan menghapus teknologi buatan China dari jaringan inti pusat data 5G Jerman pada tahun 2026.

Pada tahap kedua, pembuat komponen Tiongkok seperti antena, saluran transmisi, dan menara akan dihilangkan seluruhnya pada tahun 2029.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya