Berita

Huawei/Net

Tekno

Alasan Keamanan Nasional, Jerman akan Tendang Huawei dan ZTE

JUMAT, 12 JULI 2024 | 11:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Jerman bersama penyedia telekomunikasi akhirnya sepakat untuk mengecualikan perusahaan-perusahaan China seperti Huawei atau ZTE dari produk jaringan 5G nasional mulai tahun 2029.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser kepada wartawan di Berlin, Kamis (11/7) waktu setempat.

"Kami kini telah mencapai kesepakatan yang jelas dan ketat dengan perusahaan telekomunikasi," kata Faeser, memuji kesepakatan itu sebagai perlindungan penting bagi keamanan digital negaranya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/7).


Kesepakatan ini merupakan hasil pembicaraan antara Kementerian Dalam Negeri dan Deutsche Telekom, Vodafone dan Telefonica Deutschland, dan bertujuan untuk melindungi infrastruktur penting Jerman dari China, yang pengaruhnya dipandang sebagai risiko keamanan potensial.

Faeser mengatakan Berlin telah memberi tahu Beijing tentang perjanjian tersebut dan dia tidak berharap adanya pembalasan atas pembatasan yang direncanakan terhadap teknologi China.

Namun, Kedutaan Besar Tiongkok di Jerman mengatakan jika Huawei dibatasi atau dikecualikan, hal itu pasti akan akan ada konsekuensinya, seraya menyebut rencana Berlin sebagai "upaya kejam" untuk menekan persaingan dan mempromosikan teknologinya sendiri.

"Dugaan adanya risiko terhadap keamanan jaringan hanya berfungsi sebagai dalih. Faktanya: belum ada negara yang memberikan bukti konklusif sejauh mana peralatan Huawei menimbulkan risiko keamanan," kata kedutaan pada Kamis sebagai tanggapan tentang rencana tersebut.

Penghapusan bertahap tersebut akan dilakukan secara bertahap, dan akan dimulai dengan menghapus teknologi buatan China dari jaringan inti pusat data 5G Jerman pada tahun 2026.

Pada tahap kedua, pembuat komponen Tiongkok seperti antena, saluran transmisi, dan menara akan dihilangkan seluruhnya pada tahun 2029.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya