Berita

Huawei/Net

Tekno

Alasan Keamanan Nasional, Jerman akan Tendang Huawei dan ZTE

JUMAT, 12 JULI 2024 | 11:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Jerman bersama penyedia telekomunikasi akhirnya sepakat untuk mengecualikan perusahaan-perusahaan China seperti Huawei atau ZTE dari produk jaringan 5G nasional mulai tahun 2029.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser kepada wartawan di Berlin, Kamis (11/7) waktu setempat.

"Kami kini telah mencapai kesepakatan yang jelas dan ketat dengan perusahaan telekomunikasi," kata Faeser, memuji kesepakatan itu sebagai perlindungan penting bagi keamanan digital negaranya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/7).


Kesepakatan ini merupakan hasil pembicaraan antara Kementerian Dalam Negeri dan Deutsche Telekom, Vodafone dan Telefonica Deutschland, dan bertujuan untuk melindungi infrastruktur penting Jerman dari China, yang pengaruhnya dipandang sebagai risiko keamanan potensial.

Faeser mengatakan Berlin telah memberi tahu Beijing tentang perjanjian tersebut dan dia tidak berharap adanya pembalasan atas pembatasan yang direncanakan terhadap teknologi China.

Namun, Kedutaan Besar Tiongkok di Jerman mengatakan jika Huawei dibatasi atau dikecualikan, hal itu pasti akan akan ada konsekuensinya, seraya menyebut rencana Berlin sebagai "upaya kejam" untuk menekan persaingan dan mempromosikan teknologinya sendiri.

"Dugaan adanya risiko terhadap keamanan jaringan hanya berfungsi sebagai dalih. Faktanya: belum ada negara yang memberikan bukti konklusif sejauh mana peralatan Huawei menimbulkan risiko keamanan," kata kedutaan pada Kamis sebagai tanggapan tentang rencana tersebut.

Penghapusan bertahap tersebut akan dilakukan secara bertahap, dan akan dimulai dengan menghapus teknologi buatan China dari jaringan inti pusat data 5G Jerman pada tahun 2026.

Pada tahap kedua, pembuat komponen Tiongkok seperti antena, saluran transmisi, dan menara akan dihilangkan seluruhnya pada tahun 2029.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya