Harga rata-rata beras terpantau masih mengalami kenaikan sepekan ini. Berdasarkan data di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Rabu (10/7) harga beras premium naik Rp140 atau sebesar 0,90 persen ke level Rp15.660 per kilogram.
Harga beras medium juga naik tipis sebesar 0,22 persen atau Rp30 menjadi Rp13.550 per kilogram. Bukan hanya beras premium dan beras medium, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram. Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08 persen atau Rp10.
Menanggapi hal itu, Direktur Rumah Politik Fernando Emas mendorong agar pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bulog di DPR RI terkait masalah impor beras yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat segera dibentuk.
Menurut Fernando, Pansus diperlukan untuk menata pengelolaan pangan yang berpihak kepada rakyat atau petani bukan untuk para importir.
"Diharapkan selain proses hukum berjalan di KPK, di DPR ada juga upaya secara politik untuk menata pengelolaan ketersediaan pangan terutama beras," kata Fernando dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7).
Fernando juga menagih, DPR RI dapat segera membuktikan keberpihakannya kepada para petani dengan segera membentuk pansus soal impor beras, kata Fernando, jangan berpihak kepada para importir.
"Saatnya DPR membuktikan memang benar sebagai wakil rakyat yang berpihak kepada para petani dengan membentuk Pansus dan bukan berpihak kepada para importir beras atau kebutuhan pangan lainnya," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka menyebut hadirnya Bapanas yang dikomandoi oleh Arief Prasetyo Adi sejauh ini masih tidak fokus pada perbaikan hulu produksi lantaran mengubah orientasi pangan menjadi impor.
Hal itu disampaikan Suhardi menanggapi dugaan skandal mark up impor impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
Kasus ini menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
Suhardi mengakui, perubahan serupa juga telah terjadi di tubuh Perum Bulog. Menurut Suhardi, Perum Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi telah berubah menjadi operator impor dan penjualan semata.
"Bulog juga berubah orientasi tidak lagi menjadi penyangga hasil panen tapi menjadi operator impor dan penjualan," jelas Suhardi.
Perubahan orientasi dan masalah skandal impor beras itu, yang kemudian ditengarai menjadi penyebab tidak baiknya harga beras di pasaran.
Bahkan, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke KPK pada Rabu, (3/7).
