Berita

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu/Ist

Nusantara

Bongkar Tower Telekomunikasi Tak Berizin!

JUMAT, 12 JULI 2024 | 05:49 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta didorong melakukan pengecekan izin pendirian tower telekomunikasi yang berada di wilayahnya.

“Vendor-vendor ini kan perusahaan telekomunikasi yang kerjanya bangun tower. PTSP tolong cek mereka punya izin untuk mendirikan tower dan ada enggak IMB-nya? Supaya ke depan lebih tertib lagi,” kata Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu dikutip Jumat (12/7).

Simon mengimbau untuk dilakukan pembongkaran tower apabila perusahaan terbukti tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB-M) yang dikeluarkan Dinas PMPTSP.


Menurut dia, tower ilegal yang berdiri bebas di Jakarta hanya merugikan Pemprov DKI. Apalagi Pemprov juga harus menyediakan anggaran untuk pembongkaran.

“Jangan biarkan vendor-vendor membangun tower-tower ini, kemudian yang terjadi berikutnya DKI menanggung beban biaya untuk menurunkan (membongkar) tower,” kata Simon.

Simon mengatakan, para vendor yang membangun tower secara ilegal, biasanya keberatan untuk membongkar. Sebab, biaya yang harus dikeluarkan lebih besar dari pada pemasangan.

“Makanya, mereka biasanya mengulur-ngulur waktu,” pungkas Simon.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya