Pembatasan BBM Bersubsidi Harus Disosialisasikan

Kebijakan pembatasan BBM subsidi telah dibahas di Komisi VII DPR, dan memang sudah seharusnya dilakukan, karena penggunanya saat ini justru orang dengan tingkat ekonomi tinggi.

“Selama 3 tahun terakhir, saya sudah menyampaikan urgensi pembatasan BBM subsidi. Harus dilakukan. Faktanya, 80 persen dari pengguna BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar, justru mereka yang tidak berhak,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (11/7).

Sekjen DPP PAN itu juga mengatakan, BBM jenis Solar misalnya, justru lebih banyak digunakan mereka yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan industri.

“Sementara Pertalite lebih banyak digunakan masyarakat yang memiliki kendaraan semi mewah atau mereka yang sebenarnya gajinya di atas rata-rata dan tidak berhak mendapat subsidi,” tambahnya.

Sebab tu dia meminta agar kebijakan itu didiskusikan dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan kegaduhan.

“Jika Agustus nanti akan dilakukan pembatasan, tentu kita sambut dengan baik, tetapi kebijakan ini harus dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” katanya.

“Masyarakat jangan sampai resah, seakan-akan subsidi dibatasi termasuk untuk mereka yang justru membutuhkan dan erhak,” tutupnya.