Berita

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati/Istimewa

Politik

Hasyim Resmi Dipecat, Jokowi Diminta Segera Angkat Iffa Rosita jadi Anggota KPU

KAMIS, 11 JULI 2024 | 11:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Joko Widodo diminta segera mengangkat Iffa Rosita sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), menggantikan Hasyim Asyari yang telah resmi dipecat melalui Keputusan Presiden (Keppres) 73 P/2024 karena terbukti melakukan tindakan asusila.

Adalah Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, yang meminta Presiden Jokowi untuk segera mengangkat Iffa Rosita sebagai  Anggota KPU yang ditinggal Hasyim Asyari dengan sesegera mungkin.

Pasalnya dia menjelaskan, dalam ketentuan Pasal 37 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu menyatakan, "Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR".


"Iffa Rosita sudah jelas ada di urutan kesembilan setelah Viryan Komisioner KPU periode 2017-2022 yang telah meninggal dunia pada 21 Mei 2022 karena sakit," ujar Neni kepada RMOL, Kamis (11/7).

Menurut Neni, apabila Jokowi tidak segera mengesahkan Iffa Rosita sebagai salah seorang Anggota KPU, maka bukan tidak mungkin sentimen publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu akan semakin negatif.

"Jika pemerintah menunda dan mengulur-ngulur pelantikan komisioner baru yang menggantikan Hasyim, maka hal ini mengundang tanda tanya publik," tuturnya.

"Hal ini juga akan berimplikasi serius terhadap kredibilitas dan reputasi KPU," pungkas Neni. 

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya