Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Gerindra Pecah Kongsi dengan Golkar, Coba Tekuk Dinasti Politik?

KAMIS, 11 JULI 2024 | 10:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) diperkirakan akan berbeda kongsi dengan Partai Golongan Karya (Golkar), dalam menghadapi pemilihan gubernur (Pilgub) Banten.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos memandang, pola penentuan koalisi yang dilakukan Gerindra menandakan ada upaya menggeser patron politik dinasti Ratu Atut Chosiyah yang terbangun selama kurang lebih 27 tahun oleh sang ayahanda Tubagus Chasan Sochib.

"Mungkin saja ini adalah strategi partai Gerindra untuk menggulingkan dinasti politik di Banten yang selama ini dihegemoni oleh keluarga tertentu," ujar Subiran kepada RMOL, Kamis (11/7).

Namun, master komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu mensinyalir, rencana Gerindra menumbangkan dinasti politik Atut bukan tanpa sebab.

Subiran menduga, komunikasi antara Gerindra dan Golkar dalam menentukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terjadi kebuntuan.

Terutama menurutnya, dalam hal menentukan kursi banten 2 sebagai pendamping banten 1 yang calonnya diusung Airin Rachmi Diany oleh Golkar.

"Mungkin ini juga yang membuat ketersinggungan politik dari Gerindra sehingga memutuskan mengusung kadernya sendiri sebagai calon Gubernur," sambungnya.

Oleh karena itu, pengamat politik asal Sulawesi Tenggara itu meyakini kebersamaan Gerindra dan Golkar dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tidak dapat diteruskan pada Pilgub Banten 2024, dan akan menjadi rival kuat.

"Yang kebetulan Airin adalah salah satu tokoh yang masuk dalam keluarga politik dinasti yang berkuasa di Banten," demikian sosok yang kerap disapa Biran itu menambahkan.

Gerindra bersama 3 parpol KIM yaitu PAN, Demokrat dan PSI serta beberapa parpol di luar KIM yaitu PKS, Nasdem, PKB, dan PPP, telah mendeklarasikan mendukung duet Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.

Populer

Rektor UGM Ditantang Pamerkan Ijazah Jokowi

Selasa, 18 Maret 2025 | 04:53

Indonesia Dibayangi Utang Rp10 Ribu Triliun, Ekonom Desak Sri Mulyani Mundur

Jumat, 14 Maret 2025 | 12:40

KPK Kembali Panggil Pramugari Tamara Anggraeny

Kamis, 13 Maret 2025 | 13:52

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

KPK Didesak Segera Proses Laporan Dugaan Gratifikasi Gubernur Sumsel Herman Deru

Senin, 17 Maret 2025 | 14:09

Ekonom: Hary Tanoe Keliru Bedakan NCD dan ZCB

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:53

UPDATE

Fraksi Gerindra: Revisi UU TNI Bentuk Adaptasi Pertahanan Modern

Kamis, 20 Maret 2025 | 16:01

Ini Keunggulan Bigbox AI dalam Menopang Bisnis

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:51

Kalah Kenceng dari Marquez, Bagnaia Ingin Pakai Settingan Motor Tahun Lalu

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:42

Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen, Ini Tantangannya

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:37

Coretan Dinding Mahasiswa

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:23

Prajurit TNI Aktif Isi Jabatan Sipil, Kedaruratan atau Minim Kapasitas?

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:18

KPK Berhasil Lelang Barang Rampasan Rp42,35 Miliar

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:15

Cegah Saham Anjlok Lagi, Waka MPR Usul Penguatan Investor Institusional Domestik

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:14

The Fed Pangkas Proyeksi Pertumbuhan, Ekonomi AS Terancam?

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:07

Prabowo Ingin Ciptakan Kawasan Ekonomi Khusus di 38 Provinsi

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:06

Selengkapnya