Berita

Tentara Israel/Net

Dunia

Israel Ketar-ketir, Barat Mulai Batasi Penjualan Senjata

RABU, 10 JULI 2024 | 16:12 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Beberapa negara dan perusahaan Barat telah membatasi penjualan bahan baku pembuatan amunisi senjata ke Israel.

Surat kabar keuangan Israel, Calcalist menyebut perusahaan pemasok senjata dari negara-negara Eropa berhenti menjual barang  mereka ke pabrik senjata Israel.

"Italia, Kanada dan Belgia telah mengumumkan penghentian ekspor pertahanan ke Israel," ungkap laporan tersebut, seperti dikutip dari Anadolu Ajansi pada Rabu (10/7).


Sementara itu, Spanyol juga dilaporkan telah melarang kapal yang membawa kiriman senjata dari India ke Israel berlabuh di pelabuhannya.

Namun beberapa negara lain, termasuk Serbia, terus menyediakan pasokan militer melalui udara ke Israel.

Penghentian pasokan tersebut menimbulkan kekhawatiran kekurangan senjata di Kementerian Pertahanan dan tentara Israel.

Mencari alternatif, lembaga pertahanan Israel telah mulai mempromosikan kemajuan industri lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor peluru dan amunisi dari negara asing.

Namun opsi ini tidak cukup karena amunisi yang diproduksi di Israel lebih mahal dibandingkan amunisi yang dapat diimpor dari luar negeri.

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Sembilan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya