Berita

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD/Net

Politik

DPR Turut Bertanggung Jawab atas Penurunan Kualitas Pimpinan KPU

RABU, 10 JULI 2024 | 16:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai turut andil atas penurunan kualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU), setelah terbukti skandal pelecehan seksual oleh Hasyim Asyari saat menjadi Ketua sekaligus Anggota KPU.

Hal tersebut disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melalui sebuah podcast di kanal Youtube pribadinya dengan judul "Terus Terang Mahfud Kasus Asusila Ketua KPU dan Kemungkinan Ancaman Pidana", tayang pada Rabu (10//7).

"Dalam sistem pemilihan ketua KPU atau penyelenggara pemilu, salah satu hal yang menjadi problem di era reformasi ini sebagai akibat dari demokratisasi DPR itu kemudian punya peran banyak," ujar Mahfud.


Dia menjelaskan, pasca era orde baru (orba) yang dipimpin Presiden kedua RI Soeharto, DPR tidak berperan seperti sekarang seperti menjadi penentu pimpinan-pimpinan lembaga negara.

"Dulu perannya (DPR) kan hanya stempel, mengesahkan kehendak pemerintah. Sekarang bahkan juga bisa tawar-menawar dengan pemerintah," tutur Mahfud.

"Coba lihat, pengangkatan hakim agung harus lewat DPR, pengangkatan hakim MK yang 3 lewat DPR, KPU juga lewat DPR," sambungnya.

Lebih rinci lagi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan praktik seleksi pimpinan KPU yang bersifat politis.

"Punya lobi-lobi khusus dengan partai politik, kemudian saling melakukan trade off, tukar tukar menukar jasa, kamu akan saya pilih tapi besok kalau kamu jadi Hakim Agung ini diamankan, kalau KPU harus ini dan seterusnya," bebernya.

Oleh karena itu, mengemukanya masalah integritas dan profesionalitas KPU seharusnya juga menjadi tanggung jawab DPR sebagai lembaga yang menyeleksi pimpinan-pimpinan sejumlah lembaga lewat fit and proper test.

"Nah yang yang seperti itu merupakan akibat lain sebagai konsekuensi baru dari demokrasi yang tidak terkendali," demikian Mahfud menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya