Berita

Presiden Jokowi/Net

Bisnis

Jokowi Marah Gara-gara Anggaran Daerah Dipakai Belanja Produk Impor

RABU, 10 JULI 2024 | 14:56 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyaknya anggaran daerah yang masih digunakan untuk belanja produk impor.

Dalam pembukaan Rakernas XVI Apkasi di Jakarta, Rabu (10/7), kepala negara itu menegur seluruh kepala daerah karena tidak membeli produk lokal untuk pengadaan barang.

"Saya cek masih 41 persen penggunaan produk dalam negeri, hanya 41 persen untuk kabupaten dan kota. Artinya, sisanya adalah produk impor, hati-hati," kata Jokowi.


Padahal, kata Jokowi, pemerintah pusat telah bekerja keras mengumpulkan anggaran dari berbagai sumber, termasuk pajak dan royalti.

Namun, sebagian anggaran tersebut justru digunakan untuk membeli produk luar negeri oleh pemerintah daerah. Presiden Jokowi menegaskan bahwa hal ini tidak boleh terus terjadi.

"Mengumpulkan anggaran itu sangat sulit. Gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa dari produk-produk dalam negeri!" tegas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi beberapa kali menyoroti kebiasaan pemerintah daerah yang gemar membeli produk impor menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Jokowi meminta agar belanja impor dikurangi karena tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Dia ingin agar anggaran daerah diputar untuk membeli produk-produk dalam negeri.

"Bodoh sekali kita. Hati-hati, saya sampaikan ke semua dinas. Mengumpulkan pendapatan itu sangat sulit, baik dari income daerah maupun negara, kemudian belanjanya barang impor. Ini selalu saya ingatkan," kata beberapa waktu lalu.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya