Berita

Presiden Jokowi/Net

Bisnis

Jokowi Marah Gara-gara Anggaran Daerah Dipakai Belanja Produk Impor

RABU, 10 JULI 2024 | 14:56 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyaknya anggaran daerah yang masih digunakan untuk belanja produk impor.

Dalam pembukaan Rakernas XVI Apkasi di Jakarta, Rabu (10/7), kepala negara itu menegur seluruh kepala daerah karena tidak membeli produk lokal untuk pengadaan barang.

"Saya cek masih 41 persen penggunaan produk dalam negeri, hanya 41 persen untuk kabupaten dan kota. Artinya, sisanya adalah produk impor, hati-hati," kata Jokowi.


Padahal, kata Jokowi, pemerintah pusat telah bekerja keras mengumpulkan anggaran dari berbagai sumber, termasuk pajak dan royalti.

Namun, sebagian anggaran tersebut justru digunakan untuk membeli produk luar negeri oleh pemerintah daerah. Presiden Jokowi menegaskan bahwa hal ini tidak boleh terus terjadi.

"Mengumpulkan anggaran itu sangat sulit. Gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa dari produk-produk dalam negeri!" tegas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi beberapa kali menyoroti kebiasaan pemerintah daerah yang gemar membeli produk impor menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Jokowi meminta agar belanja impor dikurangi karena tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Dia ingin agar anggaran daerah diputar untuk membeli produk-produk dalam negeri.

"Bodoh sekali kita. Hati-hati, saya sampaikan ke semua dinas. Mengumpulkan pendapatan itu sangat sulit, baik dari income daerah maupun negara, kemudian belanjanya barang impor. Ini selalu saya ingatkan," kata beberapa waktu lalu.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya