Berita

Ilustrasi buruh pabrik tekstil/Net

Bisnis

Industri Tekstil Desak Pemerintah Berantas Impor Ilegal

RABU, 10 JULI 2024 | 14:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah maraknya produk impor yang mengancam kelangsungan industri tekstil dalam negeri, pelaku industri tekstil Indonesia mendesak pemerintah untuk lebih fokus memberantas impor ilegal.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswasta, menyatakan bahwa pemerintah harus menyelesaikan masalah utama yang menyebabkan banyak pabrik tekstil tutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung,” kata Redma dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/7).

Redma menegaskan bahwa pihaknya sudah berulang kali meminta pemerintah untuk mengatasi kinerja buruk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dianggap sebagai dalang di balik banjirnya impor tekstil di dalam negeri, karena berada dalam kewenangannya.

“Untuk kesekian kalinya kami meminta pemerintah membereskan kerja buruk DitJen Bea Cukai yang membiarkan modus impor borongan,  pelarian HS hingga under invoicing terjadi didepan mata dengan bebas, sehingga barang impor murah membanjiri pasar domestik” tegasnya.

Ia juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menindaklanjuti kinerja Bea Cukai yang berada di bawah wewenangnya.

"Kami dari kalangan pertekstilan nasional memohon dengan sangat agar Ibu Sri Mulyani segera membersihkan Bea Cukai dari oknum pejabat dan petugas yang bersekongkol dengan mafia impor untuk menyelamatkan industri tekstil nasional," tuturnya.

Dalam pernyataan tersebut, APSyFI mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk mengendalikan impor tekstil dan pakaian dengan mengeluarkan Permendag 36/2023 dan Permenperin 5/2024.

Selain itu, APSyFI juga menyambut baik upaya Kemendag yang akan membentuk Satgas impor ilegal bersama KADIN Indonesia untuk memberantas peredaran barang impor ilegal di pasar domestik.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, yang menyatakan bahwa pemberantasan barang impor ilegal yang beredar di pasar adalah bagian dari tuntutan kalangan pengusaha industri kecil dan menengah (IKM).

“Kami melihat Kemendag sangat paham bahwa permasalahan utamanya adalah barang impor ilegal, sehingga dengan kewenangannya Kemendag berupaya menyelesaikan permasalahan sektor tekstil dan pakaian jadi,” ungkap Nandi.

Namun demikian, Nandi tetap meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan dalam mengatur masuknya barang impor ilegal di pelabuhan yang menjadi tanggung jawab Bea Cukai.

"Kami minta Menteri Keuangan bertanggung jawab atas apa yang menimpa kami, PHK dan penutupan pabrik terjadi di mana-mana akibat ulah oknum pejabat dan petugas Bea Cukai yang memfasilitasi importir pedagang dan perusahaan logistik nakal untuk terus menjalankan praktik importasi ilegal,” pungkasnya.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

UPDATE

KPK Panggil Bupati Situbondo Karna Suswandi Usut Korupsi Dana PEN

Jumat, 08 November 2024 | 11:59

Jelang Akhir Pekan Emas Antam Melonjak Jadi Rp1,52 Juta

Jumat, 08 November 2024 | 11:57

Namarin: Prabowo Perlu Hidupkan Lagi Dewan Maritim Indonesia

Jumat, 08 November 2024 | 11:55

Bursa Eropa Rebound, STOXX 600 Ditutup Naik 0,62

Jumat, 08 November 2024 | 11:51

Peringati Green March ke-49, Raja Mohammed VI Tegaskan Kembali Hak Maroko atas Sahara

Jumat, 08 November 2024 | 11:47

Kemenkeu Bakal Optimalisasi Aset Gedung untuk Kementerian Baru

Jumat, 08 November 2024 | 11:33

Bawaslu Periksa Kesiapan Jajaran Daerah Jelang Pilkada 2024

Jumat, 08 November 2024 | 11:23

Dukung Program Pemerintah, Marinir Gelar Makan Bergizi Buat Rakyat

Jumat, 08 November 2024 | 11:13

Ketua Fraksi PKS: Tangkap Mafia dan Beking Judi Online

Jumat, 08 November 2024 | 10:55

Begini Suasana Pemutaran Lagu Kebangsaan di Kompleks Parlemen

Jumat, 08 November 2024 | 10:54

Selengkapnya