Kawal Ketersediaan Gas bagi Industri, Kemenperin Siapkan RPP

RABU, 10 JULI 2024 | 08:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan terus fokus dalam pemenuhan kebutuhan gas bagi industri.

Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing sebesar 6 Dolar AS per MMBTU, Kemenperin telah menyiapkan dan mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa RPP tersebut akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri maupun kelistrikan.

Sebagai pembina sektor industri, Kemenperin mempunyai kepentingan untuk mengamankan produksi gas bagi kedua sektor tersebut.

Penyusunan RPP tersebut antara lain bertujuan untuk mewujudkan kemandirian industri dalam negeri dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing, menjamin ketersediaan dan penyaluran Gas Bumi untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri dalam negeri dan sumber energi, mewujudkan industri hijau, serta meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, juga bertujuan meningkatkan ekspor produk industri, meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam bauran energi, juga meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri dan sumber energi.

"Kemenperin terus mendorong usulan RPP ini karena bisa menjadi game changer bagi pengelolaan gas bumi nasional, khususnya bagi sektor manufaktur dan kelistrikan," ujar Menperin

Apabila RPP tersebut nantinya berlaku sebesar 60 persen gas yang diproduksi di dalam negeri akan digunakan untuk memenuhi domestic market obligation.

Bila melihat neraca, kata Menperin, saat ini baru 40 persen persen gas di dalam negeri yang dialokasikan untuk industri manufaktur, termasuk industri pupuk.

Sementara itu, kebutuhan gas bumi sektor industri akan meningkat dua kali lipat pada enam tahun ke depan, dari 2.931,45 MMSCFD di tahun 2024.

Dalam RPP tersebut juga diatur mengenai pengelolaan gas oleh Kawasan Industri. Rencananya, para pengelola kawasan industri dapat menyediakan dan menyalurkan gas bumi untuk para tenant-nya, termasuk melalui langkah importasi.

Batasan untuk impor gas bumi adalah untuk penyediaan bagi tenant masing-masing serta untuk produksi listrik di kawasan industri. Untuk menurunkan biaya, para pengelola kawasan industri dapat membentuk suatu konsorsium untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan dalam mengelola gas.

"Namun, apabila harga gas di dalam negeri membaik dan lebih kompetitif, serta suplai gas lancar, pasti Kawasan Industri tidak perlu melakukan impor," tegas Menperin.

Berita

Bisnis

Kawal Ketersediaan Gas bagi Industri, Kemenperin Siapkan RPP

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Sidang Praperadilan Yaqut Cholil Qoumas Dikawal Puluhan Banser

Pramono Setop Izin Baru Lapangan Padel di Zona Perumahan

Komisi II DPR Dorong Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Pemilu

Usulan Masyarakat Patungan MBG Dinilai Problematis

CELIOS Surati Presiden, Minta Perjanjian Tarif Indonesia-AS Dibatalkan

Tewasnya El Mencho Disebut-sebut Bagian dari Operasi Senyap Trump Basmi Kartel Meksiko

Ribuan Buruh Bakal Kepung DPR Tuntut Pembatalan Impor Pickup 4x4

Emas Antam Loncat Rp40 Ribu Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Gubernur Lemhannas: Potensi Konflik Global Bisa Picu Perang Dunia Ketiga

KSPI Tuduh Perusahaan Gunakan Modus “Dirumahkan” via WhatsApp untuk Hindari THR