Kawal Ketersediaan Gas bagi Industri, Kemenperin Siapkan RPP

RABU, 10 JULI 2024 | 08:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan terus fokus dalam pemenuhan kebutuhan gas bagi industri.

Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing sebesar 6 Dolar AS per MMBTU, Kemenperin telah menyiapkan dan mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa RPP tersebut akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri maupun kelistrikan.

Sebagai pembina sektor industri, Kemenperin mempunyai kepentingan untuk mengamankan produksi gas bagi kedua sektor tersebut.

Penyusunan RPP tersebut antara lain bertujuan untuk mewujudkan kemandirian industri dalam negeri dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing, menjamin ketersediaan dan penyaluran Gas Bumi untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri dalam negeri dan sumber energi, mewujudkan industri hijau, serta meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, juga bertujuan meningkatkan ekspor produk industri, meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam bauran energi, juga meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri dan sumber energi.

"Kemenperin terus mendorong usulan RPP ini karena bisa menjadi game changer bagi pengelolaan gas bumi nasional, khususnya bagi sektor manufaktur dan kelistrikan," ujar Menperin

Apabila RPP tersebut nantinya berlaku sebesar 60 persen gas yang diproduksi di dalam negeri akan digunakan untuk memenuhi domestic market obligation.

Bila melihat neraca, kata Menperin, saat ini baru 40 persen persen gas di dalam negeri yang dialokasikan untuk industri manufaktur, termasuk industri pupuk.

Sementara itu, kebutuhan gas bumi sektor industri akan meningkat dua kali lipat pada enam tahun ke depan, dari 2.931,45 MMSCFD di tahun 2024.

Dalam RPP tersebut juga diatur mengenai pengelolaan gas oleh Kawasan Industri. Rencananya, para pengelola kawasan industri dapat menyediakan dan menyalurkan gas bumi untuk para tenant-nya, termasuk melalui langkah importasi.

Batasan untuk impor gas bumi adalah untuk penyediaan bagi tenant masing-masing serta untuk produksi listrik di kawasan industri. Untuk menurunkan biaya, para pengelola kawasan industri dapat membentuk suatu konsorsium untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan dalam mengelola gas.

"Namun, apabila harga gas di dalam negeri membaik dan lebih kompetitif, serta suplai gas lancar, pasti Kawasan Industri tidak perlu melakukan impor," tegas Menperin.

Berita

Bisnis

Kawal Ketersediaan Gas bagi Industri, Kemenperin Siapkan RPP

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA