Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Anthony Budiawan: Dugaan Mark Up Harga Impor Beras Cukup Jelas

SELASA, 09 JULI 2024 | 18:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dugaan mark up harga impor beras begitu jelas dan mudah ditelusuri. Indikatornya adalah realisasi harga yang lebih tinggi dibanding harga penawaran dari perusahaan Vietnam.

Disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi impor beras Indonesia pada Maret 2024 mencapai 567,22 ribu ton dengan nilai 371,6 juta dolar AS.

"Artinya, realisasi harga impor beras di bulan Maret 2024 mencapai 655 dolar AS per ton," ujar Anthony Budiawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/7).


Nah, realisasi harga impor beras ini, lanjut Anthony Budiawan, jauh lebih tinggi dari harga penawaran beras dari perusahaan Vietnam, Tan Long Group, yang menawarkan harga 538 dolar AS per ton, atau lebih murah 117 dolar AS per ton dari realisasi harga beli Bulog.

Adapun total impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total impor beras adalah 4,83 juta ton.

"Kalau modus mark up sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara mencapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah," paparnya.

Anthony menambahkan, bantahan Bulog soal penggelembungan harga impor beras ini dinilai wajar. Meski, dia melihatnya justru cukup aneh.

"Tentu saja Bulog menyangkal telah terjadi penggelembungan harga impor beras ini. Menurut Bulog, perusahaan Vietnam Tan Long Group tidak pernah menyampaikan penawaran. Tan Long hanya mendaftarkan diri sebagai pemasok atau peserta tender," tuturnya.

"Aneh. Siapa yang percaya pernyataan Bulog, bahwa ada perusahaan hanya mendaftarkan diri sebagai peserta tender, tetapi tidak menyampaikan penawaran?" demikian Anthony Budiawan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR),Hari Purwanto. Pelaporan ini terkait dugaan mark up impor beras yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya