Anthony Budiawan: Dugaan Mark Up Harga Impor Beras Cukup Jelas

Dugaan mark up harga impor beras begitu jelas dan mudah ditelusuri. Indikatornya adalah realisasi harga yang lebih tinggi dibanding harga penawaran dari perusahaan Vietnam.

Disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi impor beras Indonesia pada Maret 2024 mencapai 567,22 ribu ton dengan nilai 371,6 juta dolar AS.

"Artinya, realisasi harga impor beras di bulan Maret 2024 mencapai 655 dolar AS per ton," ujar Anthony Budiawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/7).

Nah, realisasi harga impor beras ini, lanjut Anthony Budiawan, jauh lebih tinggi dari harga penawaran beras dari perusahaan Vietnam, Tan Long Group, yang menawarkan harga 538 dolar AS per ton, atau lebih murah 117 dolar AS per ton dari realisasi harga beli Bulog.

Adapun total impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total impor beras adalah 4,83 juta ton.

"Kalau modus mark up sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara mencapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah," paparnya.

Anthony menambahkan, bantahan Bulog soal penggelembungan harga impor beras ini dinilai wajar. Meski, dia melihatnya justru cukup aneh.

"Tentu saja Bulog menyangkal telah terjadi penggelembungan harga impor beras ini. Menurut Bulog, perusahaan Vietnam Tan Long Group tidak pernah menyampaikan penawaran. Tan Long hanya mendaftarkan diri sebagai pemasok atau peserta tender," tuturnya.

"Aneh. Siapa yang percaya pernyataan Bulog, bahwa ada perusahaan hanya mendaftarkan diri sebagai peserta tender, tetapi tidak menyampaikan penawaran?" demikian Anthony Budiawan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR),Hari Purwanto. Pelaporan ini terkait dugaan mark up impor beras yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.