Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Anthony Budiawan: Dugaan Mark Up Harga Impor Beras Cukup Jelas

SELASA, 09 JULI 2024 | 18:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dugaan mark up harga impor beras begitu jelas dan mudah ditelusuri. Indikatornya adalah realisasi harga yang lebih tinggi dibanding harga penawaran dari perusahaan Vietnam.

Disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi impor beras Indonesia pada Maret 2024 mencapai 567,22 ribu ton dengan nilai 371,6 juta dolar AS.

"Artinya, realisasi harga impor beras di bulan Maret 2024 mencapai 655 dolar AS per ton," ujar Anthony Budiawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/7).


Nah, realisasi harga impor beras ini, lanjut Anthony Budiawan, jauh lebih tinggi dari harga penawaran beras dari perusahaan Vietnam, Tan Long Group, yang menawarkan harga 538 dolar AS per ton, atau lebih murah 117 dolar AS per ton dari realisasi harga beli Bulog.

Adapun total impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total impor beras adalah 4,83 juta ton.

"Kalau modus mark up sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara mencapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah," paparnya.

Anthony menambahkan, bantahan Bulog soal penggelembungan harga impor beras ini dinilai wajar. Meski, dia melihatnya justru cukup aneh.

"Tentu saja Bulog menyangkal telah terjadi penggelembungan harga impor beras ini. Menurut Bulog, perusahaan Vietnam Tan Long Group tidak pernah menyampaikan penawaran. Tan Long hanya mendaftarkan diri sebagai pemasok atau peserta tender," tuturnya.

"Aneh. Siapa yang percaya pernyataan Bulog, bahwa ada perusahaan hanya mendaftarkan diri sebagai peserta tender, tetapi tidak menyampaikan penawaran?" demikian Anthony Budiawan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR),Hari Purwanto. Pelaporan ini terkait dugaan mark up impor beras yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

VFive Group Salurkan Zakat Usaha Lebih dari Rp10 Miliar

Minggu, 18 Januari 2026 | 19:48

Parpol Ditantang Buat Komitmen Nasional Anti-Politik Uang

Minggu, 18 Januari 2026 | 19:32

Black Box Pesawat ATR 42-500 Ditemukan!

Minggu, 18 Januari 2026 | 18:55

KPK Masih Kuliti Dugaan Rasuah BPKH

Minggu, 18 Januari 2026 | 18:24

Denny JA Ungkap Akar Etika Kerja dan Kejujuran Swiss dari Reformasi Zurich

Minggu, 18 Januari 2026 | 18:20

Potongan Bangkai Pesawat ATR 400

Minggu, 18 Januari 2026 | 17:53

Haji Suryo Bangun Masjid di Tanah Kelahiran

Minggu, 18 Januari 2026 | 17:32

Lawatan LN Perdana 2026, Prabowo Sambangi Inggris dan Swiss

Minggu, 18 Januari 2026 | 17:15

Kebijakan Paket Ekonomi Lanjut Prioritaskan UMKM dan Lapangan Kerja

Minggu, 18 Januari 2026 | 16:56

Prabowo Jadi Saksi Nikah Sespri Agung Surahman, Jokowi Ikut Hadir

Minggu, 18 Januari 2026 | 16:55

Selengkapnya