KPU Pede Selenggarakan Pilkada 2024 Tanpa Kendala

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan percaya diri menyatakan siap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, meskipun terdapat sejumlah persoalan yang belum selesai.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Mochammad Afifuddin, saat menjadi pemateri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera, yang digelar Kementerian Koordinator Bidan Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) secara hybrid di Sumatera Utara, Selasa (9/7).

"Kami bersiap untuk menggelar Pilkada pada saat yang bersama gelaran Pemilu 2024 itu masih ada sebagian persoalan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi belum selesai," ujar sosok yang kerap disapa Afif itu.

Dia mengakui, penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berlangsung pada tahun yang sama bukan sesuatu yang mudah dijalani. Terlebih, dari segi waktu terbilang berhimpitan antara tahapan akhir pemilu dengan tahapan awal pilkada.

"Ini pekerjaan yang tidak mudah dalam konteks KPU juga dilakukan situasi yang harus kita benar-benar konsentrasi, karena baru saja melaksanakan (tahapan awal) Pilkada," tutur Afif.

"Dan hari ini masih ada beberapa residu yang belum selesai. Ada beberapa PSU (Pemungutan Suara Ulang)," sambungnya.

Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) itu menyebutkan beberapa contoh PSU, dan dalam waktu dekat harus diselenggarakan KPU sebagaimana diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan hasil sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Besok akan dilakukan di tanggal 13 (Juli) misalnya di Sumbar PSU DPD 17 ribu DPT, di Gorontalo itu di Dapil Gorontalo II 2 Kabupaten, di Kaltara juga dua atau satu kabupaten, kemudian di Papua Pegunungan ini juga di Jayawijaya," urainya.

Lebih lanjut, Afif memastikan pelaksanaan PSU Pemilu 2024 tidak akan mengganggu pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, sehingga dia meyakini tidak akan ada kendala dalam setiap tahapan yang berjalan hingga hari H pencoblosan pada 27 November 2024.

"Inilah risiko masa transisi pemilu serentak dilakukan di tahun yang sama, bebannya menumpuk di tahun yang sama. Tetapi tidak ada yang mustahil, insya Allah kita bisa yang penting kita bergandengan tangan dan saling mendukung," demikian Afif menambahkan.