Berita

Warga Setiabudi deklarasi dukung Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta 2024/Ist

Politik

Warga Setiabudi Ingin Anies Benahi Kembali Bansos

SELASA, 09 JULI 2024 | 13:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Warga Kota Jakarta merasakan perbedaan kualitas kinerja pelayanan publik pasca Anies Baswedan tidak lagi menjadi Gubernur DKI, misalnya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).

Hal ini muncul dalam pertemuan antar Warga Kota Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mereka mengeluhkan proses penyaluran bansos yang tidak dikelola dengan baik. Akibatnya banyak warga yang mengantre sangat lama.

“Saya merasa kecewa dengan gubernur sekarang pengganti Pak Anies Baswedan. Banyak masyarakat yang dipersulit untuk mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP),” kata Widyawati Puspasari, warga Kelurahan Menteng Atas dikutip Selasa (9/7).


Kondisi tersebut tentunya membuat gelisah para orangtua yang mempunyai anak penerima KJP. Sebab saat ini mereka sedang bersiap untuk membeli peralatan dan perlengkapan sekolah, seperti seragam, alat tulis, dan lain sebagainya.

Tak hanya itu, kata Widyawati, manajemen pembagian sembako juga kacau. Warga harus antre sejak subuh. Itupun bukan untuk langsung mengambil sembako, tapi untuk antre mendapatkan nomor antrean.

Tata kelola bansos Pemprov DKI Jakarta, kata Widyawati, memang penuh masalah. Tidak hanya KJP dan pembagian sembako, bantuan untuk lansia juga penuh persoalan.

“Padahal lansia tidak bekerja. Belum tentu mereka ada yang merawat. Mereka membutuhkan bantuan dengan cepat," keluh Widyawati.

Jodi, warga Kelurahan Pasar Manggis mengatakan, perjuangan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur terasa sekali. Anies tak hanya membangun infrastruktur kota, tapi juga manusianya.

“Pak Anies Baswedan jelas. Membangun kotanya, membangun manusianya,” kata Jodi.

Begitu juga untuk lansia. Terhitung sejak awal diluncurkan pada 2018 hingga masa akhir kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, tercatat ada 104.448 lansia penerima manfaat.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya