Berita

Presiden Jokowi/Net

Bisnis

Jokowi Klaim Pertumbuhan Ekonomi dan Kondisi Politik di Indonesia Stabil

SENIN, 08 JULI 2024 | 14:37 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di angka 5,11 persen diklaim sudah cukup baik, di tengah pertumbuhan ekonomi global yang tidak stabil.

Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  di acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7).

"Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu di kuartal I-2024, tumbuh 5,11 persen," kata Jokowi.


Pernyataan tersebut dikatakan Jokowi di tengah kondisi geopolitik dunia yang sedang bergejolak, dengan perang dagang AS-China hingga Eropa-China yang memanas, serta perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir ini.

Ia mengatakan kondisi baik yang dialami Indonesia itu terjadi lantaran inflasi yang tetap terjaga usai BI dan Kementerian Dalam Negeri bertemu setiap Senin dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah.

Meski demikian, Jokowi juga meminta agar  perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi. Untuk itu ia mengimbau agar Indonesia dapat secara kompetitif bersaing dengan negara-negara lain, termasuk dengan memanfaatkan peluang sekecil apapun.

Dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat itu, Jokowi juga mewanti-wanti agar akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan dengan seimbang.

"Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil," tuturnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya