Berita

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Ist

Politik

Era Heru Budi Kemacetan Makin Parah

SENIN, 08 JULI 2024 | 03:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terbukti gagal membereskan masalah kemacetan lalu lintas.

Padahal masalah kemacetan menjadi prioritas utama yang wajib dituntaskan Heru saat ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk memimpin Jakarta, selain mengatasi banjir dan tata ruang.

"Kemacetan lalu lintas di Jakarta tetap menjadi momok bagi warga Jakarta," Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/7).


Meskipun ada beberapa inisiatif seperti pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil-genap dan pengembangan transportasi publik, kemacetan masih belum teratasi secara signifikan.

"Waktu tempuh yang lama dan ketidaknyamanan dalam bepergian di kota ini masih menjadi keluhan utama masyarakat," kata Sugiyanto.

Lahirnya UU No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) belum dimaknai secara total, khususnya tentang kewenangan DKJ untuk bisa membatasi usia dan jumlah kendaraan individual guna menanggulangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.

"Sampai saat ini, kemacetan dan polusi udara di Jakarta belum bisa teratasi bahkan cenderung menjadi makin parah," kata Sugiyanto.

Diketahui, era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, indeks kemacetan di Jakarta menurun sepanjang 2017-2021.

Mengutip hasil TomTom Traffic Index, dalam waktu lima tahun indeks kemacetan di Jakarta turun dari posisi ke-4 kota termacet di dunia menjadi ke-46 di dunia.

Jakarta berada dalam peringkat 4 kota termacet di dunia pada 2017. Posisi Jakarta turun ke peringkat ke-7 pada 2018. Kemudian menurun lagi ke peringkat 10 pada 2019.
 
Pada 2020 dan 2021, Jakarta ada di posisi ke-31 kota termacet pada 2020. Setahun berikutnya turun lagi menjadi rangking 46.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya