Berita

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Ist

Politik

Era Heru Budi Kemacetan Makin Parah

SENIN, 08 JULI 2024 | 03:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terbukti gagal membereskan masalah kemacetan lalu lintas.

Padahal masalah kemacetan menjadi prioritas utama yang wajib dituntaskan Heru saat ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk memimpin Jakarta, selain mengatasi banjir dan tata ruang.

"Kemacetan lalu lintas di Jakarta tetap menjadi momok bagi warga Jakarta," Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/7).


Meskipun ada beberapa inisiatif seperti pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil-genap dan pengembangan transportasi publik, kemacetan masih belum teratasi secara signifikan.

"Waktu tempuh yang lama dan ketidaknyamanan dalam bepergian di kota ini masih menjadi keluhan utama masyarakat," kata Sugiyanto.

Lahirnya UU No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) belum dimaknai secara total, khususnya tentang kewenangan DKJ untuk bisa membatasi usia dan jumlah kendaraan individual guna menanggulangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.

"Sampai saat ini, kemacetan dan polusi udara di Jakarta belum bisa teratasi bahkan cenderung menjadi makin parah," kata Sugiyanto.

Diketahui, era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, indeks kemacetan di Jakarta menurun sepanjang 2017-2021.

Mengutip hasil TomTom Traffic Index, dalam waktu lima tahun indeks kemacetan di Jakarta turun dari posisi ke-4 kota termacet di dunia menjadi ke-46 di dunia.

Jakarta berada dalam peringkat 4 kota termacet di dunia pada 2017. Posisi Jakarta turun ke peringkat ke-7 pada 2018. Kemudian menurun lagi ke peringkat 10 pada 2019.
 
Pada 2020 dan 2021, Jakarta ada di posisi ke-31 kota termacet pada 2020. Setahun berikutnya turun lagi menjadi rangking 46.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya