Berita

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir/Net

Politik

Erick Thohir Melempem Tangani Kerugian Krakatau Steel

SABTU, 06 JULI 2024 | 20:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dianggap melempem, karena tidak mampu menangani kerugian PT Krakatau Steel (KRAS) yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Efriza menilai, sikap Erick Thohir yang menyerahkan persoalan kerugian Krakatau Steel senilai 29,14 juta Dolar AS (Rp476 miliar) pada kuartal I 2024 kepada direksi, terkesan tidak bertanggung jawab.

"Kebijakan Erick soal krakatau steel jelas menunjukkan ia semestinya bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuatnya, bukan malah melempar tanggungjawab kepada direksi," tutur Efriza kepada RMOL, Sabtu (6/7).


Menurutnya, meskipun direksi sebagai pejabat merupakan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tata kelola anggaran, tetapi tetap yang mesti merespons, melakukan evaluasi, bahkan menegur direksi adalah seorang menteri.

"Ini menunjukkan Erick dalam mengambil beban tanggung jawab mesti punya ketegasan. Persoalan kerja direksi diabaikan malah menunjukkan ketidaktegasan Menteri BUMN Erick Thohir dalam kepemimpinannya," ujarnya.

Pengamat Citra Institute itu menambahkan, jika Erick Thohir tak mampu mengevaluasi kinerja perusahaan BUMN maka seharusnya menyampaikan permintaan maaf dan siap dievaluasi.

"Sayangnya Erick sebagai pimpinan hanya berani melemparkan beban tanggungjawab dia kepada direksi. Tetapi teknik lempar tanggungjawab ini malah menunjukkan Erick tak bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran," demikian Efriza menambahkan.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya