Berita

Peneliti Bio Farma/Net

Bisnis

Bio Farma Minta Tambahan PMN Rp68 M Buat Garap Proyek Vaksin

SABTU, 06 JULI 2024 | 10:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada PT Bio Farma (Persero) Tbk berupa barang milik negara (BMN) sebesar Rp68 miliar akan digunakan untuk pengembangan produk vaksin.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya di depan Komisi XI DPR RI. Menurut Shadiq, PMN itu dibutuhkan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan di sektor kesehatan nasional melalui pengembangan produk vaksin Rotavirus, Rubella, dan Biosimilar.

Dalam penjelasannya, Dirut Bio Farma itu janji akan menghasilkan lebih dari Rp500 miliar untuk proyek tersebut.


"PMN dari BMN Rp68 miliar ini akan mengurangi sebagian kebutuhan pendanaan dan investasi dari Bio Farma untuk pengembangan usaha berupa pendirian fasilitas produksi vaksin rotavirus, rubella, biosimilar dan pendukungnya dengan total proyek sebesar Rp550 miliar," kata Shadiq dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR RI, dikutip Sabtu (6/7).

Menurut Shadiq, setelah adanya produksi ini, produk impor dengan produk dalam negeri dapat meningkatkan kemandirian industri dalam negeri dan dapat melakukan penghematan devisa.

Dikatakan Dirut Bio Farma, perusahaan pelat merah itu dapat memulai pengembangan dan produksi vaksin, diagnostik kit dan bio similar di fasilitas yang menggunakan PMN.

Adapun penjualannya diproyeksikan mencapai Rp 50,4 miliar padai 2024 dan Rp 340 miliar tahun depan.

Sementara terkait penerimaan negara, Biofarma memproyeksikan bisa berkontribusi terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp 2,22 triliun, Pajak Penghasilan (PPH) senilai Rp 2,48 triliun, dan pajak daerah senilai Rp 12,63 miliar.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya