Berita

Mantan Ketua Komsi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari/Ist

Politik

Kelakuan Hasyim Asy'ari Coreng Legitimasi Pemilu

SABTU, 06 JULI 2024 | 03:16 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Komposisi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang tersisa saat ini, haruslah diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara disiplin dan melekat.

Demikian disampaikan oleh Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (AKSI) Juju Purwantoro melalui keterangannya, Sabtu (6/7).

"Tidaklah seperti saat ini, pengawasan Bawaslu tampak sangat kendor dan kalah wibawa di hadapan Komisioner KPU," kata Juju.


Menurut Juju, Hasyim Asy'ari sebagai pejabat publik telah mencoreng legitimasi (tidak berintegritas) hasil Pemilu 2024 oleh KPU.

"Kerusakan moral (moral hazard) seorang Hasyim, sedemikian bejatnya, sehingga sangatlah tidak layak dan patut dilakukan seorang ketua KPU," kata Juju.

Hal tersebut, menurut Juju, sangatlah mungkin berpengaruh negatif atas keabsahan segala proses penyelenggaraan dan keputusan (output) KPU terhadap  Pemilu 2024 yang 'clean and clear'.

Ironisnya lagi, Hasyim sebagai khatib Iduladha tahun ini di hadapan Presiden Joko Widodo, isi khutbahnya tentang manusia berkaraker hewan yang harus disembelih.

"Akhirnya Allah SWT telah menghukumnya dengan "senjata makan tuan", sebagai teladan pemimpin berkarakter buruk dan bejat seperti itu," kata Juju.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua Komsi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari terkait aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

DKPP dalam putusannya menyatakan ada hubungan seks antara Hasyim Asy'ari dengan seorang Anggota PPLN Den Haag inisial CAT.

DKPP mengatakan hubungan badan dilakukan secara paksa di kamar hotel tempat Hasyim menginap pada 3 Oktober 2024. Saat itu, Hasyim berada di Den Haag berkaitan dengan kepemiluan.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya