Berita

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Jumat, 5 Juli 2024/Net

Dunia

Sudah Diperingatkan, PM Hongaria Nekat Temui Putin

JUMAT, 05 JULI 2024 | 23:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Meski sudah mendapat peringatan keras dari Uni Eropa, Perdana Menteri Hongaria tetap nekat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Moskow pada Jumat (28/7).

Beberapa hari setelah mengunjungi Ukraina dan menyerukan gencatan senjata, Orban kemudian melakukan kunjungan ke Moskow.

Pertemuannya dengan Putin sangat dikecam Uni Eropa karena tidak sejalan dengan orientasi mereka yang ingin terus menekan Rusia agar mau menghentikan perang.


Sebelum berangkat, Orban mengaku kunjungan terkait konflik Ukraina dilakukan semata untuk mencari benang merah dan fakta di lapangan, tanpa membawa-bawa nama Uni Eropa.

Tetapi saat berdiri bersama Putin di Moskow, Orban berkata lain. Dia menyebut bahwa pemimpin Uni Eropa-nya tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia turun langsung ke pihak-pihak terlibat.

“Jumlah negara yang masih bisa berbicara dengan kedua pihak dalam perang mulai berkurang," kata dia, seperti dimuat Bloomberg.

Putin dalam pernyataanya mengaku antusias berbincang dengan orban. Dia menegaskan bahwa Rusia siap melakukan gencatan senjata jika Ukraina bersedia menarik pasukannya dari empat wilayah yang diduduki dan batal masuk NATO.

Perjalanan Orban ke ibu kota Rusia memicu tanggapan tajam dari negara-negara Uni Eropa lainnya, yang sudah khawatir tentang bagaimana Hongaria akan mendekati kepemimpinannya.

"Gencatan senjata tidak akan menghentikan Putin,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam postingan di X setelah Orban mendarat di Moskow.

Presiden Lithuania, Gitanas Nauseda, menulis di X: “Jika Anda benar-benar mencari perdamaian, Anda tidak akan berjabat tangan dengan seorang diktator berdarah, Anda mengerahkan seluruh upaya Anda untuk mendukung #Ukraina".

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan kepada wartawan bahwa Orban tidak memberinya pemberitahuan terlebih dahulu mengenai rencananya mengunjungi Rusia.

“Dewan Eropa diwakili oleh Charles Michel dalam hal kebijakan luar negeri, dan bukan Hongaria,” tegasnya.

Presiden Dewan Eropa Charles Michel memperingatkan bahwa Orban tidak bisa bernegosiasi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam kapasitasnya sebagai pemegang jabatan bergilir Uni Eropa.

“Kepresidenan bergilir Uni Eropa tidak memiliki mandat untuk terlibat dengan Rusia atas nama Uni Eropa,” cuitnya di X, sebelum Orban berangkat.

Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo menilai Orban telah lancang mengambil tugas tersebut dan melemahkan kebijakan Uni Eropa

"Perjalanan seperti itu akan menunjukkan pengabaian terhadap tugas Kepresidenan Uni Eropa dan melemahkan kepentingan Uni Eropa," cuit Orpo.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya