Berita

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah/RMOL

Bisnis

DPR Ingatkan Pemerintah Baru Harus Bikin Fondasi Ekonomi yang Kuat

JUMAT, 05 JULI 2024 | 18:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

RMOL. Pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan di 5 persen perlu disegarkan dengan formulasi baru agar meningkat signifikan.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan Indonesia masih terjebak dalam pertumbuhan ekonomi lima persenan.

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah baru mampu menggairahkan ekonomi nasional, di tengah bonus demografi yang kini menjadi berkah bagi Indonesia.


"Penting bagi kita untuk bisa menemukan segera formulasi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Mengingat, kita sedang berada dalam fase bonus demografi yang memungkinkan bagi kita untuk bisa tumbuh lebih tinggi," kata Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7).

Selain itu, kata Said, saat ini Indonesia sudah menjalankan proses transformasi struktural yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan bagi struktur perekonomian.

Menurutnya, proses transformasi itu bisa membantu Indonesia keluar dari middle income trap.

"Hal ini bisa sebagai fondasi yang dan modal untuk keluar dari middle income trap menuju Indonesia Emas 2045,"  ungkapnya.

Legislator dari Fraksi PDIP ini berharap agar kebijakan pendapatan negara bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam pembahasan panja.

"Untuk memenuhi harapan tersebut, Kita perlu terobosan kebijakan untuk sektor perpajakan dan PNBP tahun 2025, memastikan implementasi UU HPP dan reformasi perpajakan berjalan dengan efektif sehingga bisa memperbaiki sistem dan basis perpajakan," bebernya.

"Tantangannya memang tidak mudah, sebab kita dihadapkan pula dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang belum sepenuhnya kokoh," demikian Said Abdullah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya